SIMANTAB.COM – Tidak transparan dan diduga adanya penyelewengan uang hasil penjualan aset desa, oknum PJS Kepala Desa di Kuta Tengah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dilaporkan warganya ke Polres Karo.

Aset yang dijual berupa mesin traktor merek Honda 1 unit ,Mesin Gilingan Kopi merek Robin 3 unit dan seng ukuran 7 kaki sebanyak 186 lembar yang sudah dijadikan mejadi aset desa.

“Jumlah uang dari  hasil penjualan ketiga aset tersebut senilai Rp 13.080.000,-namun keberadaan uang tersebut tidak diketahui berikut sisanya, sehingga warga menjadi curiga dan menduga ada penyelewengan salah mempergunakan jabatan  yang dilakukan oleh oknum PJS Kades Kuta Tengah. Salah seorang ASN yang sebelum menjadi PJS bertugas di Kantor Camat Simpang Empat,” kata Cepat Singarimbun perwakilan warga yang ikut membuat laporan prilaku ASN kecamatan itu.

Ditambahkannya lagi akibat mereka warga desa merasa dibohongi dan tidak transparan dalam pengelolaan dana penjualan aset desa itu, maka warga sepakat untuk mendatangi Polres Karo di Jalan Vetran Kabanjahe, Rabu (13/05/2020) sekira pukul 11.30 WIB untuk  melaporkan perbuatan PJS Kades tersebut serta meminta agar pihak kepolisian Tanah Karo mengaudit adanya dugaan pungli di desa itu agar persoalan tidak menjadi bola liar sehingga warga mengetahui secara keseluruhan.

Dikatakan Singarimbun dan Malem Ateta Ginting didampingi Ambri Ginting, Juardi, Husin Sitepu, Almesah Ginting saat berada di ruang Tipikor Polres Karo kepada wartawan mengatakan, mereka mencurigai adanya penyelewengan atas penjualan aset tersebut. “Kami datang ke Polres Karo ini melaporkan PJS Kades Kuta Tengah, Darwin Sembiring Meliala terkait adanya dugaan penyelewengan uang hasil penjualan aset desa,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan perwakilan warga Desa Kuta Tengah itu bahwa mereka sebelumnya telah mengadakan rapat pada 18 Januari 2020 lalu untuk membicarakan mengenai asat desa Kuta Tengah. Dari hasil rapat tersebut, warga telah sepakat untuk menjual aset karena membutuhkan biaya pembayaran listrik air sumur bor untuk warga.

“Pada saat itu kami warga baru pulang ke desa dari pengungsian Huntara Desa Ndokum Siroga dan keuangan warga pun sangat sulit sehingga warga mencari solusi untuk membayar rekening listrik sumur bor tersebut. Setelah dijual dan uangnya pun terkumpul sebanyak 13.080.000 rupiah, namun pembayaran rekening hanya dibayar 1 bulan pada bulan Januari 2020 yang diberikannya sebesar 2.500.000 rupiah kepada penagih rekening. Sedangkan sisanya sebesar 10.580.000 rupiah hingga saat ini tidak diketahui kemana rimbanya, karena PJS Kades tidak pernah membuat pemberitahuan di papan pengumuman kepada warga. Untuk pembayaran selanjutnya, warga dikenakan biaya rekening air sumur bor sebesar Rp 15 ribu setiap bulan, pada hal sisa uang tersebut masih ada ditangan PJS Kades itu. Lebih besar korupsinya dari pada pembayaran uang listrik pernah juga dipertanyakan warga tapi tidak digurbis sama sekali, begitu juga masalah dana desa, tidak ada dibuat papan  informasi, kami warga merasa dibohongi. Kami mau semua ini tranparan dan meminta aparat penegak hukum untuk ikut campur tangan dalam masalah ini agar semua menjadi terang benderang,” kata perwakian warga itu serentak. (Biring)

Tinggalkan Balasan