SIMANTAB.COM – Munculnya agenda Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang di usulkan oleh DPR RI bulan April lalu, menuai banyak kritikan dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan pemuda di bebagai daerah di penjuru Nusatara.

Hal yang sama juga muncul di Padang Lawas Utara (Paluta) Sumatera Utara, dimana beberapa hari ini beragam aksi dan pernyataan sikap penolakan RUU HIP dari kalangan masyarakat, pemuda dan mahasiswa.

Salah satunya yang terpantau, adanya aksi penandatanganan petisi penolakan RUU HIP di atas sepanduk kain sepanjang 20 meter yang dibentangkan di depan gedung kantor sekretariat DPRD Paluta mulai hari Jumat (19/6/2020) kemarin.

Pada latar spanduk tersebut tampak bertuliskan petisi dari masyarakat Tabagsel menolak RUU HIP dan juga menyebutkan bahwa TAP MPR XXV/MPRS/1966 adalah harga mati.

M Siregar salah satu penggerak aksi  saat ditemu, Minggu (21/6/2020) mengatakan, penandatanganan petisi penolakan RUU HIP diatas spanduk tersebut adalah dukungan dari para tokoh pemuda atas gagasan dari dua orang  tokoh pemuda Paluta yang cukup dikenal sangat kental dengan jiwa Nasionalismenya.

“Aksi ini murni digelar semata-mata panggilan dari jiwa dan  juga mengalirnya dukungan kawan-kawan yang tergabung dalam elemen pemuda, mahasiswa masyarakat di Paluta yang digagas oleh abanganda Mauliddar Siregar dan Tulanganda MB. Samsul  Harahap,disini kita  dengan tegas menyatakan menolak RUU HIP. Karena dinilai tidak urgen dan bertentangan  dengan system negara demokrasi, sebagaimana yang tertuang dalam sila ke empat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia,” Tegas M Siregar.

Menurutnya, munculnya agenda tersebut sangat melukai rasa keadilan dan juga sangat kontroversi ditengah masyarakat, terutama katanya bagi  umat muslim di Nusantara.

“Dalam pandangan saya jika itu terjadi, sudah mengabaikan piagam Jakarta 22 Juni 1955 sebagai satu kesatuan rangkaian proses kesejarahan. Kontroversi akan berkembang jika Trisila dan Ekasila maupun Ketuhanan yang berkebudayaan dimasukkan dengan alasan historis, termasuk dengan memasukkan Trisila dan Ekasila maupun Ketuhanan yang berkebudayaan ke dalam pasal RUU HIP dengan alasan historis soekarnoisme,”jelas M Siregar.

Dikatakannya, bahwa undang-undang dasar dalam pembukaan tahun 1945 khususnya BAB III pada pasal 5,6 dan 7 sangat bertentangan dengan RUU HIP sebagai rumusan Pancasila.

Apalagi katanya, dalam agenda RUU HIP juga terdapat banyak materi yang menyiratkan adanya satu sila yang ditempatkan lebih tinggi dari sila yang lainnya.

“Termasuk yang mempersempit dan mengesampingkan rumusan final sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Materi-materi yang bermasalah tersebut secara substantif dinilai bertentangan dengan Pancasila yang setiap silanya merupakan satu kesatuan yang utuh,” pungkasnya.

Masih kata  M Siregar, dengan tidak dijadikannya TAP MPRS No XXV/1966 dalam salah satu pertimbangan RUU HIP juga dinilai jadi tanya dan jadi masalah serius sebab dari situ mengatur tentang pelarangan komunisme, marxisme dan leninisme.

Mengingat dalam TAP MPRS pada poin (a) tentang menimbang secara jelas dinyatakan ‘Bahwa paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila’.

“Saya atas nama seluruh elemen masyarakat, pemuda dan mahasiswa Paluta yang menandatangani petisi ini meminta kepada  perangkat negara mulai dari Legislatif dan eksekutif hingga yudikatif menghentikan pembahasan RUU HIP. Kiranya labih baik agar fokus saja menangani COVID-19 dan jua Fokus tentang ekonomi negara yang saat ini jalan ditempat,” pungkasnya.

Sebelumnya, MPC Pemuda Pancasila Paluta juga menyatakan sikapnya menolak pembahasan RUU HIP, pernyataan tersebut disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila Paluta H Jaharuddin Siregar melalui Sekretarisnya H Aryan Yakub Harahap Yakni dengan  tegas menolak RUU HIP dan meminta lembaga negara Republik Indonesa baik Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif untuk  menghentikan pembahasan RUU HIP Pancasila.

“PANCASILA ABADI..!!!”Kata Aryan. (Febri)

Tinggalkan Balasan