SIMANTAB.COM – Dunia pendidikan Kota Pematangsiantar di bawah kepemimpinan Walikota Hefriansyah dinilai buruk. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 13 SMP Negeri se Kota Pematangsiantar terindikasi telah disalahgunakan.

Pemerhati pendidikan Rikanson Jutamardi menyampaikan, menurut  LHP BPK RI Nomor: 38.C/LHP/XVIII.MDN/04/2020 tertanggal 9 April 2020, ada modus penyalahgunaan dana BOS.
Pertama pertangguangjawaban dana BOS tidak sesuai dengan kenyataannya. Kedua, belanja dana BOS belum dilengkapi bukti sesuai dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Dia juga menyebutkan, SMP yang tidak sesuai pertanggungjawabannya tentang dana BOS dengan kondisi sebenarnya, yakni SMPN 3, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 8, dan SMPN 12. Hal ini melibatkan dana sebesar Rp. 860.269.550.

Jutamardi juga menyampaikan, sekolah yang belanja dana BOS-nya belum dilengkapi bukti pertanggunggjawaban sesuai ketentuan, yakni: SMPN 1, SMPN 2, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 10, SMPN 11, dan SMPN 13. Dalam hal ini, melibatkan dana sebesar Rp1.518.038.500. Setelah ditotal semuanya, dana BOS yang diduga tidak jelas atau fiktif sebesar Rp2.378.308.050.
Dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI itu, menurut Jutamardi, Kepala SMP Negeri 7 dan Kepala SMP Negeri 8, paling parah. Selain belum melengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan, pertanggungjawaban dana BOS dari kedua sekolah itu juga tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Atas temuan penyimpangan dan BOS ini, Jutamardi meminta kepada Walikota Hefriyansah dan Dinas Pendidikan Pematangsiantar untuk mengevaluasi besar-besaran terhadap Ke-13 SMPN tersebut.

Sumber : Bentengtimes.com

Tinggalkan Balasan