Kritik terhadap AD/ART jadi pemicu konflik, 24 DPW siap ajukan gugatan ke PTUN
Jakarta|Simantab – Nama Amien Rais kembali mencuat dalam dinamika politik nasional setelah sejumlah pengurus daerah Partai Ummat melayangkan protes terhadap kepemimpinannya sebagai Ketua Majelis Syura. Mereka menilai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dilakukan tanpa mekanisme demokratis.
Menurut anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir, pengesahan AD/ART terbaru dilakukan secara sepihak oleh Majelis Syura, tanpa melalui forum Musyawarah Nasional (Munas) maupun Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
“Sebanyak 24 DPW telah menyatakan sikap untuk menyurati Kementerian Hukum dan HAM terkait pengesahan AD/ART baru yang ditandatangani Menteri Supratman Andi Agtas. Jika tidak direspons, kami siap membawa persoalan ini ke PTUN,” ujar Herman.
Ia menegaskan, keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar pendirian Partai Ummat.
“Partai ini dibentuk untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Namun mengapa justru kita berlaku tidak adil kepada kader sendiri?” katanya.
Sebagai ketua tim hukum dari para pengurus daerah yang melawan, Herman menyatakan akan menggugat keputusan yang dianggap mencederai demokrasi internal partai.
Jejak Politik Amien Rais: Dari Panggung Nasional hingga Friksi Internal
Amien Rais pernah menjadi tokoh sentral reformasi yang mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1998. Pada Pemilu Presiden 2004, ia maju sebagai calon presiden bersama Siswono Yudo Husodo, namun hanya meraih 14,66 persen suara dan gagal melaju ke putaran kedua.
Hubungannya dengan PAN mulai merenggang pada 2020 menjelang Kongres V PAN di Kendari. Saat itu, Amien mendukung Mulfachri Harahap sebagai calon ketua umum dan berharap anaknya, Hanafi Rais, menjadi sekretaris jenderal jika menang. Namun kongres akhirnya menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum untuk periode 2020–2025, dan Amien Rais tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan partai.
Setelah pecah kongsi dengan PAN, Amien membentuk Partai Ummat pada 1 Oktober 2020, dengan semangat “melawan kezaliman dan menegakkan keadilan.” Partai ini resmi terdaftar di Kemenkumham pada 20 Agustus 2021, dan menunjuk Ridho Rahmadi—menantu Amien Rais—sebagai ketua umum.
Namun langkah politik Partai Ummat belum menunjukkan hasil signifikan. Pada Pemilu 2024, partai ini hanya memperoleh 642.545 suara atau 0,42 persen secara nasional, menempatkannya di posisi buncit dalam daftar partai peserta pemilu.
Krisis Legitimasi dan Tantangan Kepemimpinan
Situasi internal Partai Ummat kini berada di titik kritis. Kritik terhadap perubahan AD/ART yang dinilai otoriter menimbulkan pertanyaan serius tentang arah dan tata kelola partai. Tak sedikit yang menilai bahwa krisis ini bisa menjadi titik balik masa depan politik Amien Rais.
“Situasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan dan demokrasi yang selama ini diklaim Partai Ummat, kini diuji dari dalam,” ujar Herman Kadir.
Jika gugatan ke PTUN benar-benar diajukan, konflik internal Partai Ummat berpotensi berkembang menjadi perdebatan hukum dan politik yang lebih luas, sekaligus ujian bagi kredibilitas tokoh reformasi itu sendiri.(*)
