70% Masyarakat Setujui Pelebaran Jalan

0
420

SIMANTAB.COMSimalungun – Terkait perencanaan pelebaran jalan mulai dari simpang Raya, kecamatan Panei – hingga Tiga Ras, kecamatan Dolok Pardamean, dalam rangka peningkatan wisata di sekitaran Danau Toba, sampai saat ini sudah 70% masyarakat sekitaran menyetujui dilakukannya pelebaran terhadap jalan.

Jhon MT Saragih, ketua Komisi 1, DPRD kabupaten Simalungun, kepada Simantab. Com, Rabu (08/02/2017), mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung program Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam upaya peningkatan Badan Otorita Danau Toba (BODT). Kita berharap sekali kepada masyarakat agar dapat memberikan dengan iklas lahannya kepada Pemkab guna dipakai untuk pelebaran jalan dan jika soal memungkinkan dan dananya mencukupi untuk dilakukan ganti rugi. Tapi diminta masyarakat tidak berharap banyak soal ganti rugi ini.

” Artinya harus fear, kalau bangunannya kena ya wajarlah dapat konpensasi. Jangan nanti yang tanahnya kosongpun masyarakat selalu berharap. Ini semua demi menunjang program, dan jika nantinya jalan itu mulus maka otomatis akan meningkatkan prekonomian masyarakat, ” ujar Jhon.

Selanjutnya Ia juga mengatakan, secara kebetulan bahwa lokasi pelebaran jalan merupakan masuk pada daerah pemilihan (Dapil) nya sebagai anggota DPRD. Untuk pelebaran terkait di dua kecamatan yaitu kecamatan Panei dan kecamatan Dolok Pardamean, serta melintasi 7 nagori.

” Saya dengar ada 70 % masyarakat yang telah menyetujui untuk dilakukan pelebaran, ” pungkasnya.

Marolop Silalahi, Asisten Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada pemerintah kabupaten Simalungun, mengatakan bahwa pelebaran terhadap jalan itu bertitik tolak pada program pemerintah tentang kawasan danau toba yang masuk pada KSN. Oleh karena itu Pemkab Simalungun berkeinginan tidak hanya Parapat menjadi kawasan destinasi wisata, tetapi menyebarkan ke daerah daerah lain termasuk kawasan wisata Tiga Ras.

” Maka itu dilebarkan jalan mulai dari simpang Raya sampai Tiga Ras. Harapan kami pada pelebaran jalan ini, marilah kita iklaskan untuk pembangunan. Masalah ganti rugi terhadap bangunan, pemerintah tidak mengharapkan masyarakatnya susah dengan diambilnya bangunannya. Tapi, sesuai dengan kesanggupan dengan dana yang ada,” sebut Marolop.

Dikatakan Marolop juga, sampai saat ini dari 6 pangulu yang diarahkan untuk melakukan sosialisasi. Masyarakat 5 nagori telah menyatakan kesediaanya. ” Dengan data, by name, by addres sudah ada persetujuan masyarakat 5 nagori untuk dilakukan pelebaran, ” pungkasnya. (Die)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.