Amran Harus Dilantik

0
255
Amran Harus Dilantik

Oleh : Novembri Yusuf Simanjuntak

Penulis adalah Mahasiswa Magister Tata Kelola Pemilu FISIP UNAIR Surabaya

Amran Harus Dilantik
Amran Harus Dilantik

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Susulan telah dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar pada tanggal 10 Februari 2016 lalu. Sebanyak 353.660 pemilih dari total 662.421 pemilih datang ke 1.685 TPS yang tersebar di 31 Kecamatan se-Kabupaten Simalungun dan menggunakan hak pilihnya. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Susulan diperoleh hasil sebagai berikut : Tumpak Siregar, SH dan H. Irwansyah Damanik, SE memperoleh sebanyak 92.454 suara, Evra Sassky Damanik, S.Sos dan Sugito memperoleh sebanyak 67.470 suara, Hj. Nuriaty Damanik, SH dan Posman Simarmata memperoleh sebanyak 59.940 suara, Dr. J.R. Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, M.Si memperoleh sebanyak 120.860 suara, Lindung Gurning dan Soleh Saragih, SH memperoleh sebanyak 7.204 suara.

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan kemudian bergulir. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Tumpak Siregar, SH dan H. Irwansyah Damanik, SE mengajukan gugatan permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman memutuskan perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 ditarik kembali oleh Pemohon dan memerintahkan Panitera MK untuk menerbitkan akta pembatalan registrasi permohonan.

Dalam kurun waktu 1×24 jam, KPU Kabupaten Simalungun selanjutnya melaksanakan rapat pleno tentang penetapan pasangan calon terpilih pada tanggal 18 Maret 2016. Pasangan calon nomor urut 4 atas nama Dr. J.R. Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, M.Si ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Terpilih dengan persentase perolehan suara sebanyak 34,74%.

Persoalan hukum Ir. Amran Sinaga, M.Si
Pada bulan Februari 2016 media massa memberitakan bahwa Ir. Amran Sinaga, M.Si telah menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Simalungun. Dirinya harus menjalani hukuman terkait putusan Mahkamah Agung dalam kasus penyalahgunaan wewenang.

Dalam amar putusan tanggal 22 September 2014, majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar menjatuhi Ir. Amran Sinaga, M.Si dengan hukuman empat tahun penjara. Hukuman ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yakni lima tahun penjara. Sebelumnya pada tahun 2011, saat sidang di Pengadilan Negeri Simalungun Ir. Amran Sinaga, M.Si divonis bebas murni oleh majelis hakim yang diketuai oleh Gabe Doris SH.

Persoalan hukum Ir. Amran Sinaga, M.Si juga telah membuat pasangan calon nomor urut 4 dibatalkan pencalonannya oleh KPU Kabupaten Simalungun. Hal itu karena status terpidana Ir. Amran Sinaga, M.Si yang membuat KPU Kabupaten Simalungun berpegang teguh pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 88 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara”.

Pasangan calon nomor urut 4 melakukan upaya hukum dan oleh karena masih terdapat proses sengketa, KPU Kabupaten Simalungun menunda pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Simalungun. Proses hukum akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon yaitu KPU Kabupaten Simalungun. Sebagai akibatnya, pasangan calon nomor urut 4 yang sebelumya dibatalkan pencalonannya dapat kembali menjadi pasangan calon untuk mengikuti Pemilihan Susulan.

Pengusulan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih
Berdasarkan pasal 160 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur”.

KPU Kabupaten Simalungun menyampaikan surat Penetapan/Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun terpilih kepada DPRD Kabupaten Simalungun dengan turut melampirkan keterangan terkait status hukum yang ada pada Wakil Bupati Simalungun terpilih. Sampai pada tahap ini, domain KPU Kabupaten Simalungun telah selesai. Selanjutnya adalah domain pemerintah yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.

Beragam pendapat muncul apakah calon Bupati terpilih akan dilantik bersama dengan calon Wakil Bupati terpilih, ataukah hanya calon Bupati terpilih saja yang akan dilantik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat dua pendapat.

Pada saat itu, UU yang digunakan adalah UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur tentang pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Namun dalam pasal tersebut atau sesudahnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme tentang pengangkatan dan pelantikan apabila calon atau pasangan calon terpilih berhalangan tetap, meninggal, menjadi tersangka/terdakwa/terpidana.

Dalam pasal 63 dan 64 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 terdapat mekanisme terkait kondisi dalam hal terdapat calon terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi atau berhalangan tetap dalam pengusulan pengesahan. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selanjutnya menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur dengan melampirkan bukti keterangan berhalangan tetap pada saat pengusulan pengesahan dan pelantikan Pasangan Calon.

Apabila mengikuti pasal 64 PKPU Nomor 11 Tahun 2015, maka hanya calon terpilih yang memenuhi syarat (dalam hal ini calon Bupati terpilih) saja yang akan dilantik. Setelah dilantik maka proses selanjutnya akan merujuk pada ketentuan yang ada.

Berdasarkan pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012, disebutkan bahwa “Dalam hal calon Wakil Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, calon Kepala Daerah terpilih dilantik menjadi Kepala Daerah”.

Kemudian ayat (3) “Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Pendapat lain mengatakan bahwa pasangan calon terpilih agar diusulkan untuk dilantik walaupun Wakil Bupati terpilih berstatus terpidana. Setelah dilantik, maka Wakil Bupati segera diberhentikan saat itu juga dan menyerahkan pemilihan penggantinya kepada DPRD. Ketentuan terkait pendapat kedua ini tidak secara jelas diatur baik dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 maupun dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2015. Hal inilah yang menurut penulis telah terjadi kekosongan hukum yang harus diperbaiki.

Pertanyaan diatas akhirnya terjawab. Pada tanggal 22 April 2016, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi melantik Dr. J.R Saragih, SH, MM sebagai Bupati Simalungun periode 2016 – 2021 yang berlangsung di Aula Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Plt Gubernur Sumatera Utara juga melantik Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Nias Utara Marselinus Ingati Nazara, Bupati Nias Barat Faduhusi Daely, Bupati Nias Selatan Hilarius Duha dan Wali Kota Gunung Sitoli Lakhomizaro Zebua.
Akankah Ir. Amran Sinaga, M.Si dilantik?
Roda pemerintahan di Kabupaten Simalungun dijalankan oleh Bupati Simalungun tanpa Wakil Bupati Simalungun hingga saat ini. Meskipun Ir. Amran Sinaga, M.Si telah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung pada september 2016 lalu. Majelis hakim Mahkamah Agung pada sidang Peninjauan Kembali (PK) membebaskan Ir. Amran Sinaga, M.Si dari segala jeratan hukum sebagai mana yang diputuskan pada peradilan sebelumnya. Keputusan tersebut telah terdaftar dengan nomor register 72 PK/Pid.Sus/2016 yang mengabulkan permohonan Peninjauan kembali perkara Ir. Amran Sinaga, M.Si yang dimohonkan oleh kuasa hukum Mariah SM Purba.

Walaupun sudah dinyatakan bebas, Ir. Amran Sinaga, M.Si yang saat ini masih menyandang status sebagai calon Wakil Bupati Simalungun terpilih belum juga bisa mendampingi Dr. J.R. Saragih, SH, MM sebagai Wakil Bupati Simalungun. Bagaimana jika saat ini dilaksanakan pengusulan pelantikan calon Wakil Bupati Simalungun terpilih? Akan lebih baik untuk melihat kepada aturan yang ada. Saat ini telah berlaku UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pemerintah mengesahkannya pada tanggal 1 Juli 2016 yang lalu dan KPU telah menerbitkan PKPU 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Menurut pasal Pasal 164 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota”.

Namun kondisinya saat ini Ir. Amran Sinaga, M.Si telah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung dan bukan lagi menyandang status sebagai terpidana. Sehingga apabila pasal ini diterapkan, tentu saja tidak relevan.

Jika mengacu kepada Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012, maka Kepala Daerah mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Namun sejauh pengamatan penulis, Bupati Simalungun belum mengusulkan dua nama ke DPRD Simalungun.

Oleh sebab Ir. Amran Sinaga, M.Si mempunyai hak untuk dilantik dan oleh karena tidak terdapat persoalan hukum lagi padanya, maka sudah sebaiknya yang bersangkutan diusulkan untuk dilantik sebagai Wakil Bupati Simalungun. Pertanyaannya, dimulai dari mana prosesnya?

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak terdapat pasal yang mengatur kondisi dimana pasangan calon terpilih yang telah diusulkan untuk dilantik, tetapi kenyataannya hanya 1 orang calon saja yang dilantik. Terhadap calon terpilih yang telah diusulkan tapi tidak dilantik dan telah bebas dari segala persoalan hukum, juga tidak ada aturannya.

Terdapat dua proses yang dapat dijalankan. Yang pertama, oleh karena proses pengusulan pasangan calon terpilih mulai dari KPU Kabupaten Simalungun, DPRD Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara telah dilaksanakan sebelumnya, maka akan lebih baik jika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK Pengangkatan Wakil Bupati Simalungun terpilih. Kemudian segera dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Berkas yang digunakan adalah berkas sebelumnya, hanya menambahkan putusan Mahkamah Agung terkait permohonan Peninjauan Kembali persoalan hukum Ir. Amran Sinaga, M.Si.

Yang kedua, jikapun prosesnya melalui DPRD, maka DPRD Simalungun harus bersikap dewasa. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, Bupati Simalungun harus mengusulkan dua orang berdasarkan usulan partai politik pengusung. Salah satu yang calon yang diusulkan adalah Ir. Amran Sinaga, M.Si. DPRD Simalungun dengan kedewasaannya dalam memilih, harus mempertimbangkan aspek pilihan masyarakat dalam Pilkada Simalungun lalu. Ir. Amran Sinaga, M.Si adalah peraih suara terbanyak bersama dengan Dr. J.R. Saragih, SH, MM.

Dari 2 proses diatas, kecenderungan yang sekiranya dapat dipilih ditengah masih adanya kekosongan atau kekurangan dalam peraturan adalah yang pertama. Pilihan ini sangat beralasan karena pertama, Ir. Amran Sinaga, M.Si adalah calon Wakil Bupati Simalungun peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Susulan Tahun 2016. Kedua, beliau juga telah bebas dari segala persoalan hukum yang membelitnya. Ketiga, bersama calon Bupati Simalungun terpilih, ia merupakan calon Wakil Bupati Simalungun terpilih yang telah diusulkan sebelumnya oleh DPRD Simalungun kepada Gubernur Sumatera Utara. Keempat, Ir. Amran Sinaga, M.Si adalah calon Wakil Bupati Simalungun yang diusulkan oleh Partai Politik sebagai pilar demokrasi.

Sesuai dengan Pasal 39 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”. Selain itu pasal 1 huruf 4 UU Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.

Menurut Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, partai politik tidak saja sebagai badan publik, tetapi juga komponen dan aktor utama demokrasi. Hal itu disebabkan karena partai politik adalah yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Partai politik pula yang “mendengarkan, menampung, dan memperjuangkan aspirasi rakyat” atau melaksanakan fungsi representasi politik. Dengan serangkaian kewenangan yang dimilikinya, partai politik menentukan siapa yang menjadi penyelenggara negara, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif tingkat nasional maupun daerah. Partai politik disebut sebagai jembatan antara rakyat dengan Negara karena partai politik melaksanakan peran sebagai representasi politik rakyat dalam menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat dan memperjuangkannya menjadi bagian dari kebijakan publik.

Karena sejak awal pasangan calon Dr. J.R. Saragih, SH, MM dan Ir. Amran Sinaga, M.Si diusulkan dan ditentukan untuk menjadi penyelenggara negara di tingkat Kabupaten Simalungun oleh partai politik pengusungnya, maka tidak ada alasan bagi partai politik pengusung untuk tidak mengawal pasangan calon tersebut agar dilantik, sepanjang masih memenuhi persyaratan. Ir. Amran Sinaga, M.Si masih memenuhi syarat untuk dilantik.

Pentingnya Wakil Kepala Daerah
Indonesia adalah masyarakat majemuk atau plural, demikian juga di daerah. Kemajemukan itu tidak hanya tercermin dari banyaknya partai politik, tetapi juga agama, etnis, bahasa dan lokalitas lainnya. Kondisi demikian mengharuskan eksekutif pemerintahan daerah mendapat dukungan dari banyak kalangan. Semakin banyak mendapat dukungan masyarakat, maka semakin kuat legitimasinya. Semakin kuat legitimasi, maka semakin besar peluangnya untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif.

Adanya dua jabatan pada eksekutif pemerintahan daerah, berarti terdapat ruang untuk memperluas basis dukungan. Sebab, kepala daerah dan wakil kepala daerah, masing-masing akan mendapatkan dukungan kelompok masyarakat tertentu, yang jika disatukan dalam satu pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka basis dukungan rakyat menjadi lebih luas.

Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah bukan sekadar jabatan eksekutif pemerintahan. Kedua jabatan itu juga merupakan bentuk representasi politik rakyat, sehingga jika sisi ini diabaikan, dampaknya jutru lebih buruk buat pemerintahan daerah.

Terkait dengan perlu atau tidaknya Wakil Kepala Daerah, terdapat dua pandangan yang muncul. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dalam sebuah makalah yang berjudul “Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan” mengatakan, “Dalam UUD, kedudukan pemerintahan daerah itu sangatlah penting. Tidak ada undang-undang dasar negara mana pun di dunia yang tidak mengatur hal-hal penting yang berkenaan dengan pemerintahan daerah atau pemerintahan negara-negara bagian secara eksplisit. Karena itu, sekiranya jabatan wakil kepala daerah itu memang dinilai demikian pentingnya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sudah seharusnya hal itu dimuat dengan jelas dalam Pasal 18 UUD 1945”.

Secara litterlijk (norma yang tertulis) UU Pilkada jelas dan tegas berbeda dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang hanya berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Oleh karenanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara berpasangan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 jelas tidak mempunyai pijakan hukum yang mendasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU Pilkada secara jelas dan tegas telah bertentangan dengan UUD 1945 bahwa Wakil Kepala Daerah tidak diatur oleh konstitusi.

Pandangan kedua yang mendukung pola dalam UU Pemerintahan Daerah. Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibantu oleh wakil kepala daerah”. (Sebelumnya dalam UU Nomor 23 tahun 2014 terdapat kata “dapat” dibantu).

Kemudian dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Pandangan yang mendukung pola terakhir ini meskipun menimbulkan kontroversi, tetapi sampai saat ini ketentuan mengenai pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam satu paket pemilukada yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak pernah ada yang melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, sehingga dianggap tidak ada yang secara konstitusional dirugikan.

Dengan adanya jabatan Wakil Kepala Daerah membuka peluang adanya proses kaderisasi bagi calon Kepala Daerah di masa mendatang, karena selama ini kaderisasi pimpinan daerah relatif terbatas, sehingga banyak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang muncul secara mendadak tanpa latar belakang pengalaman di bidang pemerintahan yang relatif memadai. Padahal dalam era desentralisasi sekarang ini, posisi Kepala Daerah sangat strategis dalam menentukan kemajuan daerah, yang akan memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) seiring dengan bertambah kompleksnya urusan pemerintahan tentu memerlukan pendamping yang berkedudukan sebagai Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini menurut Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS, Wakil pemimpin adalah “alter-ego” atau orang yang paling dipercaya bagi sang pemimpin, sehingga diperlukan “chemistry” yang cocok.

Dalam pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan tugas wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Penutup
Pemilu merupakan prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara di lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Oleh karena hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Susulan Tahun 2016 telah disahkan, maka pasangan calon terpilih berhak untuk menduduki kursi pemerintahan. Dan, Ir. Amran Sinaga, M.Si berhak untuk menduduki kursi Wakil Bupati Simalungun.

Kasus yang terjadi pada Ir. Amran Sinaga, M,Si bisa dijadikan momentum perbaikan UU Pilkada yang dinilai masih banyak kekurangan. Namanya juga buatan manusia pasti ada kekurangan dan kelemahan. Tapi jangan larut dalam kelemahan hukum. Akan tetapi jangan merasa setelah diperbaiki sudah sempurna. Pasti akan ada lagi kekurangannya seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu yang harus diperbaiki juga sikap kita terhadap hukum itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, hukum atau UU itu adalah sarana kemajuan, bukan sarana penghambat kemajuan.
Sumber Referensi

UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 04/Kpts/KPU-Sim/002.434769/II/2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Susulan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 05/Kpts/KPU-Sim/002.434769/III/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015

Leo Agustino, Pilkada Langsung : Beberapa Catatan Kritis, Jurnal Analisis CSIS, Vol. 34, No. 2, 2005

Kuntana Magnar dari Susi Dwi Harijanti, Negara Hukum yang Berkeadilan Suatu Kumpulan Pemikiran dalam rangka Purnabakti Bagir Manan, PSKN-HTN FH UNPAD, Bandung

Mulyana Massmoes, Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Dipilih Melalui Jalur Perseorangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Students e-journals UNPAD

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan

Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS, Kontroversi Kedudukan, Tugas. Wewenang dan Tanggung Jawab Wakil Kepala Daerah

Ramlan Surbakti dkk, Menjaga Kedaulatan Pemilih, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011

Ramlan Surbakti dkk, Mendorong Demokratisasi Internal Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.