Bambang Eka Cahya Widodo : Tidak Dipenuhinya Ketentuan Pasal 49 Ayat (2) , Ini Merupakan Pelanggaran Administrasi Yang Dilakukan Oleh KPU Sumut

0
548

Sumut – Dalam sengketa pemilihan antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Utara, JR Saragih – Ance melawan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) provinsi Sumatera Utara , Bambang Eka Cahya Widodo sebagai pemberi keterangan saksi ahli mengatakan Berita Acara Model BA.HP- KWK yang menyatakan bakal calon gubernur TMS dengan keterangan, ” legalisir ijazah SMA belum terkonfirmasi secara legal administrative dari instansi yang berwenang”. Mengindikasikan bahwa proses penelitian dokumen persyaratan tersebut belum selesai dilakukan oleh KPU Sumut.

Menurut Dosen Tetap Yayasan, di Jurusan Ilmu Pemerintahan,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini,Ketentuan pasal 49 ayat (4) UU No 10 Tahun 2016 menyatakan apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/ atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 ( tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan Ketentuan pasal 49 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 secara tegas memerintah kan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
Tidak dipenuhinya pasal 49 ayat (2) ini merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Sumut.

Masih menurut keterangan dari Pria kelahiran Petumbukan Deli Serdang ,14 Desember 1968 yang lalu ini mengatakan Terkait surat KPU Provinsi Sumatera Utara No.82/PL 03 2-SD/12/Prov/I/ 2018 tertanggal 14 Januari 2018, perihal klarifikasi keabsahan Ijazah a/n JR. Saragih yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang pada pokoknya mempertanyakan keabsahan SLTA bakal calon gubernur JR.Saragih , telah mencantumkan permintaan jawaban tertulis paling lambat tanggal 16 Januari 2018.Bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta baru menjawab surat tersebut dengan surat No.1454/-1.851.623 tertanggal 22 Januari 2018 atau 6 (enam) hari terlambat dari tanggal yang ditentukan oleh KPU Provinsi.

Menurut Anggota Pengurus Pusat Assosiasu Ilmu Politik Indonesia ( AIPI) bidang organisasi ini bahwa keterlambatan surat tersebut sangat merugikan bakal calon gubernur JR.Saragih, karena menghilangkan kesempatan JR.Saragih untuk memperbaiki berkas pencalonannya. Karena surat tersebut diterima sudah melewati masa perbaikan berkas pencalonan.
(D7)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.