BPK ; Simalungun Termasuk Wilayah Yang Sangat kooperatif

0
195

SIMANTAB.COM, Medan – Bupati Simalungun JR Saragih bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumut, Dra VM Ambar Wahyuni MM AK Guna menerima laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. simalungun Tahun Anggaran 2016.

Seperti diketahui pemerintah kab simalungun mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dimana hasil audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Dalam acara penerimaan opini dimaksud Bupati Simalungun JR Saragih didampingi oleh ketua DPRD kab simalungun Drs. Johalim purba. Sekda Simalungun Gidion Purba, Kepala Dinas Keuangan Simalungun Jon Suka Jaya Purba, Kepala Dinas Kominfo Akmal Siregar, Kepala Inspektorat Simalungun Frans Saragih, Kasatpol Simalungun Ronny Butar-Butar.

Ambar mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada Kabupaten Simalungun yang transparan terkait hasil daerah yang dimilikinya. Bahkan, hasil yang diberikan juga meliputi seluruh SKPD hingga camat sekaligus.

“Kabupaten Simalungun termasuk wilayah yang kooperatif dalam memberikan hasil atau aset yang dimilikinya, bahkan setelah dilihat masih dalam batas kewajaran,” katanya di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Jumat (16/6/2017).

Kepala Inspektorat Simalungun Frans Saragih mengatakan bila pertemuan dengan BPK adalah menerima hasil audit laporan keuangan pertanggungjawaban dari keuangan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Simalungun tahun 2016.

Dalam kesempatan yang sama Sekda Simalungun Gidion Purba menambahkan dalam pertemuan dengan BPK, Kabupaten Simalungun tak datang sendirian melainkan ada kabupaten lain yang turut bertemu BPK yakni Nias dan Padang Lawas Utara.

Diakuinya, pertemuan dengan BPK merupakan hasil lanjutan setelah Simalungun memberikan data soal aset yang dimiliki kemudian selama 30 hari diperiksa oleh BPK dan barulah setelah dua minggu kemudian Kabupaten Simalungun dipanggil BPK.

“Setelah dilihat dan diperiksa BPK maka ada beberapa hal harus dibenahi oleh Simalungun, bagi BPK ini merupakan hal wajar,” tambahnya.

Menurutnya, BPK menilai Simalungun merupakan Kabupaten yang memiliki kecepatan kerja yang berbeda dengan kabupaten lainnya, oleh karenanya BPK menilai Simalungun sangat kooperatif dalam menuntaskan pekerjaannya.

Sementara itu JR Saragih menyampaikan bahwa Kabupaten Simalungun merupakan daerah terluas kedua di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 31 kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa lebih, bahkan pihaknya sangat teliti dalam memberikan data kepada BPK. Sehingga, Pemerintahan Kabupaten Simalungun dengan BPK benar-benar transparan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah memberikan dan membina laporan dari Kabupaten Simalungun, kita berharap agar di tahun depan Kabupaten Simalungun mendapat opini Wajar tanpa pengecualian (WTP),” tutupnya. (Rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.