Dinas Pendidikan Diadukan BIDASESI

1
354
SIMANTAB.COM, Pematangsiantar – Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Daya Sejahtera Simalungun (BIDASESI) menyampaikan informasi laporan dan pengaduan dugaan korupsi Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar ke Kapolri di Jakarta, Kepolisian Daerah Sumatera Utara di jalan SM. Raja No. 60 Medan dan Kapolresta Pematangsiantar melalui surat Nomor: BIDASESI-06/Lap-Dikjar-Pms/I/2017, tertanggal 16 Januari 2017, ditanda tangani Andry Christian Saragih sebagai Ketua dan M. Ardi sebagai Sekretaris, dengan tembusan surat ditujukan Ketua BPK RI di Jakarta, Pj. Walikota Pematangsiantar di Pematangsiantar, Ketua DPRD Pematangsiantar di Pematansiantar, Kepala Inspektorat Pematangsiantar di Pematangsiantar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar, Media dan yang dianggap perlu, dan Pertinggal.
Adapun dugaan korupsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam hal anggaran yang bersumber dari APBD TA. 2016, sebagaimana kami jelaskan berikut ini.
Bahwa sesuai dengan dokumen yang kami maksudkan yang diduga telah dikorupsi tersebut adalah melalui Belanja Anggaran untuk Pengadaan Alat Tulis Kantor dan atau Belanja Bahan Habis Pakai dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.924.016.000.
Bahwa sesuai dengan dokumen yang kami peroleh (dokumen terlampir) anggaran ini dibelanjakan untuk belanja barang dan jasa atau untuk belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.924.016.000, yang terdiri dari:
1. Untuk belanja alat tulis Dinas Pendidikan, TK, SKB dan UPTD sebesar Rp. 465.000.000.000, yang terdiri dari:
– ATK Dinas Pendidikan sebesar Rp. 150.000.000,
– TK Negeri Pembina 1 sebesar Rp. 15.000.000.,
– TK Negeri Pembina 2 sebesar Rp. 15.000.000.,
– TK Negeri Pembina 3 sebesar Rp. 15.000.000.,
– SKB sebesar Rp. 30.000.000.,
– 8 UPTD @Rp. 30.000.000. = Rp. 240.000.000.
Untuk ATK SMA dan SMK sebesar Rp. 1.459.016.000. yang terdiri dari :
ATK SMA NEGERI :
– SMA Negeri 1 sebesar Rp. 150.960.000.
– SMA Negeri 2 sebesar Rp. 159.240.000.
– SMA Negeri 3 sebesar Rp. 139.320.000.
– SMA Negeri 4 sebesar Rp. 126.270.000.
– SMA Negeri 5 sebesar Rp. 132.360.000.
– SMA Negeri 6 sebesar Rp. 110.000.000.
ATK SMK NEGERI :
– SMK Negeri 1 sebesar Rp. 205.296.000.
– SMK Negeri 2 sebesar Rp. 257.208.000.
– SMK Negeri 3 sebesar Rp. 177.912.000.
Bahwa kami telah melakukan investigasi dengan menemui langsung dan berdialog serta wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan, Kepala Sekolah, Pegawai, Operator, dan Tenaga Honorer pada masing-masing sekolah dengan keterangan sebagai berikut :
Keterangan untuk ATK UPTD :
Bahwa berdasarkan penjelasan langsung Kepala UPTD kepada kami antara lain menyatakan :
– Bahwa pada tahun 2016 UPTD ada menerima yakni : hekter 2 buah, anak hekter 2 kotak, kertas HVS 2 rim, pulpen 1 kotak, belebas 4 buah, kertas jeruk + plastik 1 rim, isolasi besar 2 buah, isolasi kecil 2 buah, letter file 3 buah, pensil 2B 1 kotak.
– Bahwa apabila disesuaikan jumlah nominal barang ATK yang diterima UPTD Kecamatan adalah lebih kurang Rp. 1.000.000.
Keterangan Untuk ATK SMA :
– Bahwa sesuai dengan keterangan langsung baik oleh Kepala Sekolah maupun staff dan pegawai kantor menyatakan bahwa SMA tidak ada menerima ATK dari Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
– Bahwa setiap Sekolah SMA membutuhkan ATK maka dana pembeliannya adalah diambil dari Dana Biaya Operasional Siswa (BOS).
– Bahwa pada SMA Negeri 5, untuk tahun 2016 tidak ada menerima ATK dari Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dan SMA Negeri 5 hanya menerima alat peraga laboratorium saja.
Keterangan Untuk ATK SMK :
– Bahwa oleh Kepala Sekolah, Staff dan Pegawai Kantor SMK antara lain menyatakan, bahwa benar ada menerina ATK dari Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, dan apabila dijumlahkan seluruh ATK tersebut maksimal senilai Rp. 30.000.000.
– Bahwa apabila SMK Negeri kekurangan atau membutuhkan ATK maka pembeliannya dilakukan melalui Dana BOS.
Berdasarkan data anggaran yang ada dan sesuai dengan analisis kami berdasarkan harga pasar serta barang yang tidak ada diberikan, kami menghitung ada dugaan potensi korupsi yakni :
1. Dugaan Korupsi pada ATK Dinas Pendidikan, TK, SKB dan UPTD :
a. Kami duga dalam pelaksanaan anggaran ini sebesar Rp. 465.000.000. tidak benar dibelanjakan seluruhnya, sebab ATK untuk TK dan SKB tidak benar ada menerima Rp. 15.000.000. dan SKB tidak benar ada menerima ATK sebesar Rp. 30.000.000. dan demikian juga UPTD tidak ada menerima ATK senilai Rp. 30.000.000.
b. Dalam pembiayaan ini kami duga Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebesar kurang lebih Rp. 310.000.000.
2. Dugaan Korupsi pada ATK SMA Negeri :
a. Kami duga dalam pelaksanaan anggaran ini, dari anggaran sebesar Rp. 818.150.000. tidak benar ada dibelanjakan untuk ATK sejumlah ini.
b. Berdasarkan informasi kepala-kepala sekolah SMA Negeri bahwa mereka membeli ATK adalah dari Dana BOS dan tidak ada menerima ATK yang anggarannya dari Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
c. Dalam pembiayaan ini kami duga Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 818.150.000.
3. Dugaan Korupsi pada ATK SMK :
a. Kami duga dalam pelaksanaan anggaran ini, dari anggaran sebesar Rp. 640.416.000. tidak benar dibelanjakan seluruhnya.
b. Berdasarkan informasi dari pernyataan kepala sekolah bahwa rata-rata ATK yang diterima SMK Negeri Pematangsiantar adalah kurang lebih Rp. 30.000.000.
c. Dalam pembiayaan ini kami duga Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kurang lebih Rp. 550.000.000.
Kesimpulan :
1. Berdasarkan dokumen, data dan informasi yang ada kami duga dari anggaran sebesar Rp. 1.924.016.000. tidak benar seluruhnya dibelanjakan untuk ATK baik untuk Dinas Pendidikan, TK, SD, SMA, dan SMK.
2. Dalam pelaksanaan anggaran ini kami duga Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar telah melakukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp. 1.678.150.000. (Satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Kami yakin apabila BPK RI melakukan audit dalam pelaksanaan anggaran ini, akan ditemukan unsur kerugian Negara dan oleh karenanya kami telah memohonkan kepada BPK RI untuk melakukan audit pada anggaran ini.
Demikian press release ini. Terima kasih.
Press Relaese BIDASESI 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.