Hampir Setengah Penghuni Lapas Siantar Dapat Remisi

0
175
Kalapas Pematangsiantar, M Sukardi Bc.IP, SH, MH. (Simantab.com/doc)

SIMANTAB.COM, Simalungun – Sejumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Siantar mendapatkan  remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 71, Rabu (17/08/2016).

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Siantar, Sukardi Sianturi memberikan remisi secara simbolis kepada para warga binaan. “Sebanyak 521 narapidana mendapatkan remii. Yang mendapatkan remisi ini adalah narapidana terkait pidana umum,” katanya.

Dari ke 521 yang mendapat remisi ini kata Sukardi, jumlah hari remisi yang didapat para warga binaan ini berbeda-beda.

“Lama remisinya ada yang enam bulan, ada yang lima bulan ada yang empat bulan dan satu bulan,” lanjutnya.

18 warga binaan mendapatkan remisi langung bebas. “Ada yang langsung bebas. 17 orang narapidana umum dan satu ada anak-anak yang sudah menjalani hukumannya selama tiga bulan,” terangnya.

#Over Kapasitas, Manfaatkan Ruangan Yang Kurang Produktif

Sebelumnya, Sukardi juga mengeluhkan mengenai over kapasitas yang ada di Lapas Siantar, ia mengatakan. “Warga binaan adalah orang-orang yang rentan terserang penyakit! Penyebabnya apa? Ya, tentu karena kondisi lapas yang menjadi tempat tinggal mereka selama dalam hukuman yang kerap tidak memenuhi standard hunian layak. Bayangkan saja, kamar (sel tahanan) yang daya tampungnya maksimal 4 orang, terpaksa ditempati 20an orang karena terjadinya over kapasitas. Miris sebenarnya,” kata Sukardi beberapa waktu lalu kepada Simantab.com.

Dijelaskannya, daya tampung maksimal lapas tersebut hanya berkisar 405 orang sesuai rancang bangunnya. Realita yang terjadi saat ini, lapas itu harus menjadi ‘rumah’ bagi 1209 warga binaan, baik yang berstatus narapidana serta tahanan titipan dari polisi dan jaksa. “Jika diibaratkan penyakit, over kapasitas Lapas sudah seperti penyakit akut menahun yang tak kunjung sembuh,” jelas Sianturi.

Dihadapkan dengan realitas yang pelik semacam ini, Sianturi mengaku, sebagai abdi negara di dunia pemasyarakatan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, hal ini menyangkut kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham yang menaungi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Akan tetapi, bukan berarti pihak Pemasyarakatan hanya bisa pasrah dan diam.

“Kondisi yang ada, mau tak mau mengharuskan pihak Pemasyarakatan terus berinovasi. Mencari formula apapun yang bisa menurunkan kadar keruwetan yang ada. Salahsatu yang sering dilakukan, ya, merubah ruangan-ruangan yang kurang produktif sebagai sel tahanan. Contoh: ada aula yang kita renovasi menjadi ruang tahanan, adapula kamar mandi yang ukurannya diperkecil untuk menambah kapasitas tampung sel bagi warga binaan. Meski tak menuntaskan persoalan secara menyeluruh, setidaknya, sudah cukup membantulah,” tukas Sianturi. (lud)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.