Kabiro Hukum KPU RI Nyatakan KPUD Sumut Salah Dalam Men-TMS kan JR-Ance

0
8150

Simantab.com, Sumut – Kabiro Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nur Syarifah menyatakan bahwa KPUD Sumut salah dalam men-TMS kan Paslon JR Saragih – Ance Selian dalam penetapan pasangan calon dalam Pilgubsu 2018 yang berlangsung pada 12 Februari 2018 lalu.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan gugatan pasangan JR Saragih – Ance Selian di Bawaslu Sumut, Selasa (27/02/201. Dalam keterangan yang diberikan Nur, bahwa kesalahan KPUD Sumut yang menyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) pada tanggal 17 Januari, seharusnya BMS (Belum Memenuhi Syarat), surat tanggal 22 Januari 2018 tidak dapat dijadikan alasan men-TMS kan paslon karena verifikasi tanggal 21-27 hanya boleh menjawab dokumen tanggal 18-20 Januari bukan yang sebelumnya atau masa pendaftaran.

Selain itu, berita acara yang tidak disertai stempel tidak bisa dijadikan dasar karena harus mengacu Permendiknas tentang nota dinas, keterangan berita acara tanggal 17 Januari 2017 oleh KPUD adalah salah karena PKPU tidak mengenal kata konfirmasi, seharusnya diisi dengan kata belum terklarifikasi.

Dan juga persidangan terungkap, bahwa keterangan saksi membuat bimbang Bawaslu. Pasalnya, beberapa kali ditanyakan saksi kerap mengubah hasil jawaban.

“Menurut saksi, pendaftaran tanggal 8-10 lalu penelitian kemudian dilakukan hasil pemeriksaan apakah ini sebagai pemberitahuan kepada peserta pasangan calon atau sebatas pengumuman atau hanya penyampaian?,” tanya Ketua Majelis Hardy Munthe kepada saksi.

Diakui saksi, termohon memiliki masa pemeriksaan di tanggal 17-19 Januari 2018 yang kemudian diberikan kepada pasangan calon.

“Pasangan calon untuk memperbaiki selama tiga hari tanggal 18-20 Januari dan itu masa terakhir baik perbaikan maupun pemeriksaan,” urai saksi termohon Kabiro Hukum KPU Pusat Nur Syarifah.

Melihat hal ini, dengan tegas Hardy Munthe kembali menanyakan hal yang serupa akan tetapi jawaban dari saksi menjadi berubah.

“Masa perbaikan tanggal 18-20 Januari 2018 dan diberikan kepada KPU, kemudian KPU bisa meneliti kembali hingga tanggal 27 Januari dan itu masa tahapan terakhir sebelum masa penetapan,” paparnya.

Hardy Munthe sebagai Ketua atau Pimpinan sidang bertanya kepada saksi apakah masih sanggup atau tidak untuk memberikan jawaban.

“Saudara saksi, di sini kami ingin membuka kebenaran. Jadi apakah masih sanggup atau tidak? Jika tidak maka jangan dipaksakan untuk memberi jawaban,” ucapnya kepada saksi.

Dengan raut datar, saksi pun memberikan jawaban dari pertanyaan ketua majelis sidang. “Insya Allah saya masih siap,” bebernya.

Karena saksi merasa siap, maka Ketua Majelis lainnya yakni Syafrida Rasahan kembali bertanya. Di mana pertanyaan tersebut perihal dokumen atau surat yang menjadi pokok masalah.

“Jika dokumen pertama diserahkan kemudian di verifikasi sesuai pasal 53, dan yang pertama masih pending dan muncul kata belum terkonfirmasi, kemudian sesuai keterangan saksi bahwa dokumen boleh masuk, lalu tanggal 18-20 masa perbaikan dilakukan yang kemudian diatas tanggal 20 Januari masuk dokumen baru. Menurut ibu, apakah dokumen kedua atau harus ikut dokumen pertama yang belum terkonfirmasi?,” jelasnya.

Menurut saksi, bahwa dokumen semua harus menyatu. Pasalnya, penelitian tahap kedua di mana surat tersebut bisa menjadi satu kesatuan dengan surat pertama karena secara prinsipal harus satu kesatuan. Sementara itu, untuk persyaratan calon maka diserahkan kepada pasangan calon yang sesuai dengan ketetapan hukum dan diatur oleh Undang-Undang untuk pasangan calon memperbaikinya,” tukasnya. (Rel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.