Kunjungan KPK ke Pematangsiantar, Soal Rumah RE Siahaan Dipertanyakan Maruli

0
1479

SIMANTAB.COM, Siantar –  Terindikasi adanya permasalahan dalam ‘tubuh’ Perusahaan Daerah (PD)  Paus kota Siantar dan statuta penyitaan rumah pribadi milik mantan Walikota Siantar  R E Siahaan, masuk dalam bahan keterangan (Baket)  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintahan kota Siantar,  yang diselenggarakan, Kamis (23/03/2017) dan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK,  Saut Situmorang serta ketua tim Korupda,  Coki. Tergelar tentang dua kasus yang menimpa kota tersebut.

Dalam kegiatan  juga dihadiri oleh Plh Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah, SH, MM, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Elyakim Simanjuntak, Sekda Kota Pematangsiantar Reinhard Simanjuntak, Kapolres pematangsiantar AKBP Dodi Darjanto, SIK, MTTA, Kajari Kota Pematangsiantar M.Nasril,Ketua Pengadilan Kota Pematangsiantar, Pasti Tarigan, Perwakilan Danrindam I/BB, Perwakilan Danrem 0207/PT dan Para Pimpinan SKPD Kota Pematangsiantar.

Saat session tanya jawab,  Asrida Sitohang, salah seorang Anggota DPRD Siantar memberikan masukan agar masyarakan siantar membuka websaid pemko. agar mengetahui kinerja pemko. Dan terkait temuan oleh BPK akan ditindak lanjuti seperti apa,  pihak KPK menjawab mereka akan berkordinasi dengan BPK.

Sementara itu Maruli Hutapea, Anggota DPRD mempertanyakan dan menjelaskan mengenai mantan walikota RE Siahaan 2005-2010 bahwa terkait eksekusi rumah RE Siahaan  adalah bukan barang bukti dari korupsi, dikerenakan rumah tersebut dibeli darinya pada tahun 2004. Lalu di jawab oleh KPK akan melakukan penyidikan  dan melakukan pembelajaran berkas tersebut.

Dilainnya PK Malau,  mempertanyakan tentang PD Paus yang kasus dugaan korupsinya  sudah di tangani kejaksaan dan sudah di audit BPKP selama satu tahun lebih. Untuk hal tersebut Saut mengatakam dirinya a butuh waktu untuk menjawab dan mempelajari berkas PD. Paus.

Sementara itu Eliakim Simanjuntak, ketua DPRD menyampaikan bahwa masih kurangnya SDM untuk masyarakat dan juga para pegawai yang tidak sesuai dengan keahlian, bidang dan tupoksinya Sehingga perlu kiranya dilakukan peningkatan kesejahteraan terhadap pegawai. (Die)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.