Labuhanbatu Miliki 13,279 KPM PKH dan 8,002 BPNT

0
34
Rakor Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.(Simantab/ist)

SIMANTAB.COM, Labuhanbatu – Pemkab Labuhan batu memiliki 13,279 keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) dan 8,002 KPM bantuan pangan non tunai (BPNT). Data itu disampaikan Kadis Sosial Labuhanbatu, Sofyan Efendi Harahap ST, Senin (28/1/2019), dalam rakor bantuan PKH dan BPNT tahun 2019 di ruang data dan karya kantor Bupati Labuhanbatu.

Kadis Sosial mengatakan, sejumlah KPM PKH itu memiliki 46 orang pendamping dan 9 orang pendamping untuk BPNT. Rakor yang diisi dengan sosialisasi penyaluran bansos PKH tahun 2019 itu, dihadiri sejumlah Kepala OPD.

Plt Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT diwakili Asisten Administrasi Pemerintahan dan Sosial Nasrullah SH MAP menerangkan, PKH merupakan program nasional yang efektif dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

“Menurut pusat statistik, angka kemiskinan secara nasional telah menurun. Bantuan beras sejahtera juga telah bertranformasi menjadi bantuan pangan non tunai. Di Labuhanbatu dilaksanakan sejak Oktober 2018 yang lalu, ditandai dengan MOU Kemensos dengan Polri,” ujarnya.

Nasrullah menegaskan, kepada para pendamping baik PKH dan BPNT agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya para KPM dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibanya. Kepada Dinsos wajib untuk memonitoring dan menjalin komunikasi yang baik dengan kepolisian.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Frido Situmorang SH SIK memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti MOU antara Kemensos dan Polri tentang pengamanan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan penyaluran bansos.

“Sebelumnya kami juga telah melakukan kegiatan tersebut di Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan jumlah KPM sebanyak 19,723 dan pendamping PKH sebanyak 57 orang. Sayangnya, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum tahu program tersebut,” kata Frido.

Untuk pendamping PKH, kata Frido,  harus dapat mensosialisasikan program tersebut dengan baik, agar masyarakat tidak terpengaruh berita hoax yang dapat menimbulkan prasangka negatif terhadap pemerintah.

“Kami dari kepolisian mempunyai tugas utama yaitu untuk mengawasi. Saya juga telah  mengirimkan jajaran Babinkamtibmas untuk bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk mendata masyarakat yang seharusnya dapat bantuan agar tidak ada komplain,” jelas Kapolres.

Abi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.