Mantan Bawaslu RI: Surat Instansi Hanya Diperbolehkan Keluar Atas Tandatangan Pimpinan!

0
591

MEDAN – Selain legalisir, persoalan tandatangan dari dinas pendidikan Jakarta juga menjadi persoalan dalam gugatan pasangan JR Saragih dan Ance Selian. Menurut Mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo, surat dinas terkait boleh keluar harus ditandatangani pimpinan.

“Sesuai dengan ketetapan hukum, di mana surat instansi terkait untuk keluar yang harus menandatangani adalah pimpinan atau kepala dinas bukan jabatan lainnya,” tegasnya saat dihubungi, Senin (26/2/2018).

Menurutnya, sesuai dengan ketetapan hukum bahwa surat dari instansi terkait yang berhak mengeluarkan adalah pimpinan. Hal ini juga berlaku bukan hanya di dinas pendidikan Jakarta saja.

“Di semua instansi baik itu kepolisian, TNI, Bawaslu bahkan hingga KPU adalah surat yang berhak keluar harus ditandatangani pimpinan dan itu harus diingat, jika surat tersebut bisa keluar tanpa ada tandatangan pimpinan maka menjadi tanda tanya besar,” urainya lagi.

Lantas, apakah pihak sekretaris dari dinas yang terkait bisa menandatangani surat? “Sekretaris lebih banyak urusan internal, boleh saja mengeluarkan surat tetapi hanya urusan internal bukan diluar internal atau keluar dari dinas yang terkait,” paparnya.

Baginya, bahwa posisi jabatan tertinggi memegang hak sepenuhnya dan bertanggung jawab atas keluarnya surat tersebut.

“Bila surat tersebut keluar bukan ditandatangani oleh pimpinan atau kepala dinas maka ini akan menjadi pertanyaan bagi dinas yang bersangkutan,” tukasnya. (Geo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.