Maswandi : BPN Labuhanbatu Halangi  Tim Penyidik Polres Labuhanbatu

0
203

SIMANTAB.COM, Labuhanbatu –Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kabupaten Labuhanbatu dituding  mempersulit  tim Penyidik Polres Labuhanbatu guna mengungkap permasalahan sengketa lahan 414 hektar di  Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera, Selasa (24/7),  antara PT. Umbul Mas Wisesa (UMW) dengan Bambang Agus Winoto (BAW).

Pasalnya surat undangan dari Penyidik sudah dilayangkan sebelumnya serta jelas apa maksud dan tujuannya  yakni  guna  menunjukkan titik kordinat atas penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) nomor 52 dan 71 yang dianggap menjadi titik sengketa sehingga materi perkara secara materil dan formil dapat didudukkan guna dilanjutkan ketahapan berikutnya.

Hal itu diungkapkan Maswandi, SH,M.Hum selaku Penasehat Hukum (PH) BAW usai kembali dari peninjauan lapangan titik sengketa mengatakan kepada beberapa wartawan. “BPN Labuhanbatu dinilai menghalangi proses penyidikan Polres Labuhanbatu,” tegas Maswandi didampingi asistenya.

Lebih jauh dikatakannya, Pihaknya melaporkan BPN Labuhanbatu dan PT.UMW   ke Polres Labuhanbatu terkait adanya dugaan pelanggaran Pasal 424 (262) Subs 263 KUHPidana sesuai dengan bukti laporan  Pol. SLTP/361/3/2015/SU/RES-LBH.

Sebelumnya dilapangan, Kanit Iddik IV Polres Labuhanbatu Iptu. Krisnat Indratno Napitupulu,SE, MH yang didampingi unit lainnya menyampaikan dihadapan massa kedua belah pihak yakni PT.UMW dan BAW juga dihadiri Kepala Desa Malindo bahwa tujuan pertemuan hari itu adalah Penyidik Polres Labuhanbatu meminta BPN Labuhanbatu guna menunjukkan dimana titik kordinat HGU Nomor 52 dan 71 yang dikeluarkan BPN labuhanbatu.

“Penyidik menginginkan BPN Labuhanbatu dapat menunjukkan titik HGU  52 dan 71 guna keperluan penyidikan,” ungkapnya dihadapan kedua pihak yang bersilang sengketa.

Kemudian salah seorang yang  mengaku dari BPN mengenakan kemeja putih  menjawab, pihaknya tidak bisa menunjukkan titik  HGU 52 dan 71 sebab pemohon harus membuat surat permohonan dan membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal itu sesuai aturan yang ada.

“Pemohon itu adalah Penyidik bukan pihak yang bersengketa, apakah harus bayar ? boleh nggak utang ? atau bayarnya besok? Krisnat sembari menyeka keringat dikeningnya karena terik matahari.

Awal kordinasi timpal yang mengaku BPN mengenakan kemeja putih itu, pihaknya hanya sebagai saksi bukan mengukur ulang atau menunjukkkan titik seperti yang disebut.

PH ABW interupsi serta mengatakan bahwa  pihaknya sudah membayar PNBP. “Kalau dibayar lagi, namanya apa ?” ungkap Maswandi serta mengusulkan dibuat Berita Acara (BA) dimana pihak BPN menolak menunjukkan titik HGU 52 dan 71 serta diamini penyidik.

PH PT.UMW Husni Marpaung mengatakan pihaknya keberatan bila diukur, kalaupun harus diukur maka harus ada persetujuan dari perusahaan. “Kami  menolak untuk diukur,” ungkap Husni Marpaung.

Bila ada pihak yang keberatan dan melaporkan kepihak penegak hukum timpal Krisnat, tidak ada alasan untuk tidak diukur ulang guna mendapatkan kepastian hukum, tetapi bukan pula  melanggar hukum dalam penegakan hukum.

Ketika beberapa wartawan mempertanyakan inisial rombongan BPN yang hadir kepada pembicara awal yang mengenakan kemeja putih, dirinya justru berkilah serta mengatakan keterangan yang dia sampaikan dari awal dibuat atas nama Kasi Infrastruktur Pertanahan (IP) Dedy Manaf, padahal dirinya yang selalu memberikan keterangan. Keterangannya buat aja atas nama saya Dedy manaf ujar yang dihunjuk yang juga didampingi rekannya B.Hascaryo. Massa kedua belah pihakpun membubarkan diri dengan teratur pulang ketempat masing-masing. (Dedi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.