Pembangunan Kelistrikan di Simalungun, DPRD : Lengkapi Dulu Persyaratannya

0
145

SIMANTAB.COM, Raya – Massa yang mengatasnamakan Gemasu melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Simalungun, Rabu (24/11/2016). Mereka menuntut supaya DPRD mau mendukung pembangunan.

Menanggapi pembangunan kelistrikan seperti yang disuarakan Gemasu, Dadang Pramono selaku Anggota DPRD Simalungun yang menanggapi pernyataan Gemasu mengatakan setiap pembangunan di Kabupaten Simalungun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita (DPRD, red) tidak pernah menghalangi pembangunan, jadi kalaupun ada permasalahan dalam pembangunan diselesaikan dulu. Atau, lengkapi dulu persyaratannya, misalnya Amdal, HO, IMB dan lainnya,” kata anggota Komisi III ini kepada Simantab.com.

Dijelaskannya, DPRD Simalungun sudah beberapa kali sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait pembangunan kelistrikan di Kabupaten Simalungun.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara (GEMASU) saat berunjukrasa di kantor DPRD Simalungun, Pematang Raya, Kamis (24/11/2016) siang.

Azwar Abdi Purba selaku Koordinator Aksi dalam orasinya menyatakan bahwa semua elemen di Simalungun harus mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang merupakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Perpres ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, pada tanggal 8 Januari 2016.

“Rasanya tidak serumit itu, malah semestinya, persoalan seperti ini haruslah menjadi tanggungjawab pemerintah setempat bersama DPRD untuk mensukseskannya, jika pun terdapat problem, maka harus dicarikan solusinya sesegera mungkin agar listrik dapat dinikmati masyarakatnya,” kata koordinator aksi dihadapan anggota DPRD.

Pada intinya, lanjut Azwar, Gemasu mengapresiasi Bupati Simalungun JR Saragih sebagai Ambassador Electricity (Duta Kelistrikan) dalam mewujudkan Simalungun Terang.

“Namun, kami menolak beberapa oknum legislatif DPRD Simalungun, salah satunya RS, yang disinyalir memanfaatkan momentum untuk mempolitisasi dan mendramatisir suasana sehingga terjadi perbedaan pandangan antara masyarakat dan pihak PLN,” ungkapnya di depan Anggota DPRD yang menanggapi aksi mereka, Dadang Pramono.

“Seharusnya, seorang kader partai pendukung pemerintah menjadi mediator, problem solver, dan menjaga kondusifnya Simalungun, demi kesuksesan program Jokowi,” pungkas Azwar. (Lud/rel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.