Pemerintah Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun Dianggap Perlu Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Bumi dan Warisan Budaya

0
75

Oleh : RICARDO AP DAMANIK S.H.

Dominasi peraturan daerah dan peraturan walikota serta peraturan bupati di siantar dan simalungun berisikan tentang pajak reklame, pajak retribusi, pengelola lahan parkir, hibah dan bantuan sosial. Hal yang seperti inilah yang diamati oleh penulis yang menginginkan agar pemerintah di dua daerah ini untuk menetapkan perda yang mengatur tentang adanya jaminan hukum terhadap hasil bumi rakyat simalungun yang disaat panen maka hasilnya ditampung lalu didistribusikan ke setiap rumah makan, restoran, warung-warung. Ini sesuai dengan prinsip UUD 1945 ‘ dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat’’.
Ada 2 aspek yang ingin penulis sampaikan kepada pemerintah di dua daerah ini :
Aspek mengenai hasil bumi rakyat yang penulis sampaikan adalah bahwa sesuai pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang intinya adalah perekonomian nasional diselenggarakan bersifat mandiri, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, serta keseimbangan dan kesatuan ekonomi sosial. Yang dimaksud dalam aspek ini adalah agar ketika para petani rakyat simalungun panen, sudah ada yang menampung hasil kerja nya, dengan jaminan adanya pendistribusian hasil bumi kesetiap rumah makan, restoran, warung, ke pasar. Ini juga dapat menekan persaingan pasar modern agar stok hasil bumi dapat terjaga kestabilannya untuk menngurangi tekanan harga. Artinya dimulai dari pemerintahan dibawah melakukan gagasan program yang memihak rakyat.
Di sisi lain perlu juga pemerintah menetapkan aturan tentang bantuan pendistibusian pupuk kepada masyarakat. Hal hal yang sering terjadi dilapangan adalah aparatur desa dan kecamatan hanya memberikan bantuan pupuk terhadap kelompok tani tertentu. Yang dimana bila terjadi konflik pengurus dan aparatur desa dan kecamatan maka bisa saja penyaluran nya jadi berpindah tangan. Nah hal hal inilah yang diamati penulis tidak sesuai dengan sila kelima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penulis memberikan masukan kepada pemerintah kalau pada pendistribusian pupuk hendaknya dibagikan rata kepada setiap penduduk yang mempunyai lahan pertanian. Landasan penulis mengatakan ini adalah, penulis mengutip arti keadilan menurut literature Marhaen ( Pancasila ) bahwa pengertian keadilan adalah dalam posisi yang sama mendapatkan hak yang sama.
Aspek mengenai warisan budaya yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa sesuai pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang inti isinya adalah Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Saran dari penulis adalah hendaknya kepada pemerintah dua daerah ini membuat aturan kalau setiap masyarakat yang bekerja sebagai aparatur sipil Negara, bekerja diperusahaan, swasta dan lainnya memakai pakaian adat simalungun yang merupakan ciri khas kedua daerah ini. Pemerintah setempat perlu membuat jadwal untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa budaya simalungun masih terjaga sampai kegenerasi muda. Dilakukan kegiatan tarian simalungun, seni bela diri simalungun, ini juga dapat menarik investor dan turis untuk datang kedaerah ini. Disisi lain penulis juga mengajak kepada masyarakat simalungun agar aktif dalam memberikan saran dan solusi kepada pemerintah. Tidak saling menghujat, mencaci, tapi marilah bersama sama menuju kesejahteraan sosial

Bung Karno katakan ; adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharus-harusnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum, dan janganlah kepentingan itu sendiri dimenangkan diatas kepentingan umum.!! ( Pidato HUT Proklamasi, 1951 )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.