Pengadaan Tower Wifi Dinilai Cacat Hukum, TPK Tak Dilibatkan, Kades Tak Pegang RAB

0
222

SIMANTAB.COM, Labuhanbatu – Sejumlah Kepala Desa mengaku jika proyek Tower Wifi di 75 Desa diduga melanggar peraturan administrasi terkait pengadaan barang dan jasa di Desa.

Sebabnya, pengadaan Tower Wifi yang merupakan satu kesatuan dari proyek Website Desa banyak melanggar Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa di Desa di Kabupaten Labuhanbatu.

“Ya memang melanggarlah pak, jadi cemanalah kami ini pak,” kata salah seorang Kepala Desa yang tidak ingin disebutkan namanya (20/9/2017).

Berdasarkan pengakuan Kepala Desa ini, harusnya untuk proyek pengadaan barang dan jasa di Desa, terlebih dahulu Kepala Desa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang kemudian bekerja sama dengan konsultan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) baru kemudian total kebutuhan dana tersebut masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menurut uu desa.

Setelah itu, TPK kemudian membuat pengumuman pengadaan barang dan jasa dan mengundang perusahaan yang mampu dalam bidang tersebut untuk mengajukan penawaran dan juga melakukan sesuai RAB yang ada.

Namun, bertolak belakang dari aturan tersebut, ternyata semua aturan dalam proyek tower Wifi tersebut harus ditabrak para Kepala Desa karena adanya tekanan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.(PMD,) karna itu sudah melanggar uu berlaku atau penyelenggara anggaran.

Fakta yang terjadi dilapangan, menurut sang Kades mereka hanya diperintahkan untuk memuat sejumlah dana pada APBDes dengan judul anggaran pengadaan Website Desa yang sumber dananya diambil dari Alokasi Dana Desa.(ADD) sehingga kepala desa rela mengerjakan.

Sehingga para Kepala Desa tidak tahu menahu terkait adanya RAB karena TPK tidak dilibatkan dalam penyusunan RAB proyek tersebut. “Itulah kronologisnya pak, kalau nantinya hal ini jadi temuan pasti kami buka sama penegak hukum,” ujar sang Kades.

Seperti Berita sebelumnya, pengakuan sejumlah Kepala Desa di Labuhanbatu menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak mengetahui perihal proyek tersebut, namun pihak Pemdes mengarahkan agar dibuat anggaran senilai Rp 40 juta sampai Rp 50 juta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)yang telah di anggarkan.

“Kami apalah pak, orang itu (Pemdes) nyaitu yang punya gawean, kami cuma menjalankan,” kata salah seorang Kepala Desa yang memohon namanya tidak ditulis karna akan menjadi bumerang pada diri nya.

Sementara itu Zaid Harahap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Labuhanbatu Melalaui Via Seluler mengatakan, pihaknya tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap para Kepala Desa untuk membangun tower Wifi tersebut, “semua terpulang kepada mereka (Kepala desa) mau dilaksanakan atau tidaknya, karena saat ini jaringan internet sangat diperlukan di Desa -desa mengingat kini zaman teknologi informasi,” ujarnya kepada kami awak media yang landung menyambangi di kantor kepaladesa. (Abi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.