Proyek Sumur Resapan BLH Siantar Dilaporkan

0
445

SIMANTAB.COM, Pematangsiantar – Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Daya Sejahtera Simalungun (BIDASESI) melaporkan dugaan korupsi terkait proyek sumur resapan TA 2016 di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pematangsiantar,

Andry Christian Saragih Ketua BIDASESI, dalam laporan yang disampaikannya, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pematangsiantar yang saat itu dijabat oleh Jekson Hasan Gultom, terindikasi adanya korupsi berdasarkan investigasi yang dilakukannya.

Bahwa BLH Kota Pematangsiantar melaksanakan pekerjaan, yakni Pembangunan Sumur Resapan, dengan nomor kontrak : 2/PKT.1/PPK-BLH/PL/DAK/X/2015 (2016), tanggal 03 Oktober 2016 (enam puluh hari kalender), dan nilai kontrak sebesar Rp. 159.200.000. Pelaksana pekerjaan ini adalah dilaksanakan atau dikerjakan oleh CV. Rayana Naibaho, yang beralamat di jalan Medan Km. 5,5, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Dalam pekerjaan adalah membuat sumur resapan dengan diameter 1 meter x 1 meter sebanyak 4 (empat) buah dan pembuatan bak kontrol sebanyak 4 buah ukuran 50 cm x 50 cm yang berjarak 3 meter dari sumur resapan dan dihubungkan dengan Pipa PVC 3 inchi. Lokasi pekerjaan project ini adalah di SLA Advent Martoba di Simpang Rami Pematangsiantar.

“Hasil investigasi kami di lapangan menunjukkan bahwa hasil pekerjaan ini sangat tidak baik, kamuflase artinya ada pada bagian atas cetakan ditutup dengan adukan semen yang baik, tapi terlihat pada bagian bawah tidak baik. Seperti penggunaan pipa juga dalam pekerjaan ini yang menggunakan pipa PVC pada bak kontrol yang berkualitas rendah. Hal lain juga terlihat sumur resapan yang sudah selesai dicor memiliki rongga-rongga yang besar, hal ini menunjukkan bahwa hasil pekerjaan ini tidak baik. Kami juga melihat pada sumur resapan yang ketiga bahwa pembesian bagian/sebelah atas yang tidak menggunakan besi dan bagian bawah menggunakan besi ukuran 10 mili, yang jaraknya 30 cm. Yang membuat semakin menarik dalam pekerjaan ini adalah plank merk kegiatan ini diletakkan di atas tanah/rumput yang melanggar ketentuan dan membuktikan pekerjaan ini dikerjakan dengan tidak bersungguh-sungguh, dan uniknya ketika cor sumur resapan ini dibuka cetakannya, meninggalkan sebuah drum di dalamnya. Hal ini juga, melalui foto-foto hasil pekerjaan ini merupakan salah satu lampiran bukti laporan dan pengaduan kami kepada Bapak Kapolri, Kapoldasu dan Kapolresta Pematangsiantar,” katanya Kamis (02/02/2017).

Bahwa hasil wawancara yang dilakukan kepada tukang atau jasa pembuatan sumur resapan untuk melaksanakan pekerjaan ini, pihaknya duga Kepala BLH Pematangsiantar telah melakukan dugaan korupsi dengan me-mark up anggaran, dengan pertimbangan analisis sederhananya untuk pembuatan 1 buah sumur resapan kurang lebih adalah total rincian kami sebesar Rp. 8.940.000,- diantarnya: pekerjaan pembuatan sumur resapan, pembuatan cetakan Dikira, Biaya semen, pasir dan kerikil, pembelian besi dan pipa PVC, upah kerja, dan biaya lain-lain.

Kami juga sudah melakukan perhitungan bahwa dengan asumsi sederhana saja dapat dilihat besaran anggaran untuk pembuatan 1 unit sumur resapan sebagaimana yang dikerjakan BLH Pematangsiantar adalah maksimal Rp. 9.000.000,-

“Pekerjaan ini sangat tidak masuk akal dan ngawur sekali jika dikerjakan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 159.200.000,- atau untuk setiap 1 unit sumur bor resapan telah menghabiskan biaya sebesar Rp. 39.800.000,- atau Rp 159.200.000,- dibagi 4 sumur resapan,” katanya lebih lanjut.

Melihat fakta ini pihaknya menduga kuat Kepala BLH Pematangsiantar Jekson Hasan Gultom telah melakukan mark up anggaran dan melakukan persekongkolan jahat dengan pihak ke-3 sebagai pelaksana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. “Kami juga menduga untuk pembuatan 4 unit sumur resapan sebagaimana yang didikerjakan oleh BLH Pematangsiantar hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- saja dan menurut catatan kami itu sudah termasuk pajak dan profit pihak ke-3,” terangnya.

Mengenai hal ini, pihaknya telah mengadukan kejanggalan atas pengadaan proyek sumur resapan ke Polda Sumatera Utara. “Kita harapkan pihak kepolisian secepatnya merespon laporan ini. Saya siap diperiksa dan siap memberikan dokumen mengengai dugaan penyimpangan ini,” katanya mengakhiri. (Lis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.