Seleksi Calon Anggota KPU Yang Kompeten : Sebuah Harapan

0
415

Oleh : Adelbert Damanik, ST

Semenjak Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Periode 2017-2022 ditetapkan, masyarakat Indonesia menaruh optimisme yang tinggi terhadap kinerja tim seleksi tersebut.
Dasar hukum penetapan tim seleksi tersebut adalah berdasarkan Keputusan  Presiden Nomor 98/P Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Bawaslu Periode 2017-2022.
Tim seleksi tersebut terdiri dari ketua merangkap anggota, Prof. Dr. Saldi Isra, SH, M.P.A wakil ketua merangkap anggota, Prof. Drs. Ramlan Surbakti, MA, Ph.D sekretaris merangkap anggota, Soedarmo. Sedangkan delapan anggota tim seleksi adalah Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum,  Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, MA, Ph.D, Dr.Erwan Agus Purwanto, M.Si, Prof. Dr. Harjono, SH, M.C.L, Ir. Betti Alisjahbana, dan Prof. Dr. Komarudin Hidayat.
Formasi tim seleksi tersebut memperlihatkan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) serius membangun demokrasi sehat sekaligus komitmen untuk meningkatan kualitas demokrasi. Mereka yang terpilih menjadi Timsel adalah tidak hanya berkualitas akan tetapi juga memiliki kapasitas di bidangnya dan sekaligus figur yang berintegritas, serta memiliki rekam jejak yang baik.
Untuk mengorganisasi mereka yang memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing perlu ada kekuatan manajerial dari seorang ketua yang mampu mengkombinasikan dan mengelola sumber daya yang potensial itu, dan pilihan adalah pantas untuk Prof. Dr. Saldi Isra, SH, M.P.A.Harapan publik adalah mereka dapat bersinergi dan bergerak dalam satu rampak barisan yang sama sehingga dapat melahirkan calon anggota KPU dan Bawaslu yang layak dan pantas.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, seleksi harus dilakukan enam bulan sebelum berakhir masa kerja komisioner KPU dan Bawaslu 2012-2017. Tim seleksi akan menentukan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu.
Nama-nama tersebut diserahkan ke pemerintah dan selanjutnya diajukan ke DPR. DPR memilih tujuh dari 14 nama calon komisioner KPU serta lima dari 10 nama calon anggota Bawaslu.

Kompetensi yang harus dimiliki
Menjadi seorang anggota KPU setidaknya harus memiliki beberapa kompetensi, yaitu kompetensi tentang tata kelola Pemilu, integritas pribadi, kepemimpinan dan kesehatan jasmani dan mental, profesional dan independensi
Kompetensi terkait dengan tata kelola pemilu meliputi penguasaan teknis terhadap prinsip regulasi tahapan Pemilu, perencanaan dan pelaksanaan tahapan Pemilu, penyelenggara Pemilu dan penegakan regulasi. Kompetensi ini juga wajib untuk dimiliki oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.
Integritas pribadi merujuk pada sikap pribadi yang jujur dan terbuka, tidak menggunakan milik publik untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, konsisten dalam sikap dan perbuatan, konsisten dalam menegakkan peraturan, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan kewenangan.
Kepemimpinan merujuk pada kemampuan menyakinkan pihak lain untuk menerima suatu gagasan dan atau kemampuan menyakinkan pihak lain untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.
Kesehatan jasmani dan rohani sangat diperlukan karena tugas dan kewajiban KPU secara individual maupun kolektif terbilang berat. Karena KPU bekerja 24 jam per hari. Sehingga diperlukan anggota KPU yang sehat jasmani dan rohani.
Profesionalisme merupakan kata yang tidak begitu asing dalam telinga kita. Sering pula kita mengkonotasikan profesionalisme dengan istilah yang hebat, yang luar biasa, dan yang sempurna.
Profesionalisme dalam kamus ilmiah populer berkaitan dengan keahlian seseorang. Dalam pemahaman lain, profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dan juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang karyawan.
Profesional sendiri mempunyai arti seorang yang terampil, andal, dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau profesinya. Indikasi seseorang layak dianggap profesional harus memiliki perbedaan dari bidang pekerjaan yang lainnya.
Adapun indikasi sederhana profesionalisme sebagai berikut:
memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan;
memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis;
bekerja di bawah disiplin kerja;
mampu melakukan pendekatan disipliner;
mampu bekerja sama; dan
cepat tanggap terhadap masalah.
Keprofesionalan anggota KPU terlihat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Menurut Kemitraan tugas dan kewenangan tersebut secara sederhana yaitu, Pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu berdasarkan undang-undang. Kedua, menyusun rencana tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan beserta logistik dan anggarannya. Ketiga, melaksanakan dan mengendalikan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Keempat, membuat kebijakan tentang sistem pendukung proses penyelenggaraan Pemilu, seperti spesifikasi teknis setiap jenis alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (logistik pemilu), struktur organisasi, kepegawaian, dan anggaran. Kelima, menetapkan hasil pelaksanaan sejumlah tahapan Pemilu seperti daftar pemilih tetap, daftar peserta Pemilu, alokasi kursi dan daerah pemilihan, daftar calon tetap, dan hasil Pemilu. Kelima, menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan menegakkan ketentuan administrasi Pemilu. Keenam, menjangkau dan menyapa seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu. Ketujuh, mengadakan dialog secara periodik dengan berbagai organisasi masyarakat sipil mengenai proses penyelenggaraan Pemilu. Kedelapan, mengangkat dan mengarahkan anggota dan Ketua KPU Provinsi. Kesembilan, mengusulkan struktur organisasi Sekretaris Jenderal KPU dan calon Sekretaris Jenderal KPU kepada Presiden. Kesepuluh, mengarahkan dan mengawasi Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kesebelas, melakukan verifikasi atas calon pengganti antar waktu anggota DPR dan DPRD. Keduabelas, membangun kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri. Ketiga belas, menyelenggarakan evaluasi menyeluruh atas proses penyelenggaraan Pemilu dan hasilnya diserahkan kepada DPR dan Pemerintah.
Untuk menjamin Independensi KPU, seseorang yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota KPU haruslah yang tidak pernah menjadi anggota partai atau tidak lagi menjadi anggota partai sekurang-kurangnya lima tahun dihitung mundur dari waktu pendaftaran.
Untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tetap berada pada posisinya, dalam penyelenggaraan pemilu, UUD 1945 pasca perubahan memperkenalkan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang menyatakan “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”
Adapun yang menjadi makna mandiri adalah kebebasan dari intervensi kekuasan baik pemerintah maupun pihak mana pun dalam mengambil keputusan. Sifat mandiri ini penting sehingga tidak akan terjadi konflik kepentingan nantinya.
Terkait independensi ini, menjadi fokus penting untuk diperhatikan karena terdapat pasal yang berpotensi mengganggu keindependensian KPU yaitu pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal itu mengharuskan KPU berkonsultasi dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR dan pemerintah. Keputusan dari hasil konsultasi itu pun bersifat mengikat.
Sebagai sebuah lembaga independen, KPU memiliki otoritas penuh yang tidak dapat diintervensi lembaga lain termasuk DPR maupun pemerintah. Sementara aturan yang termuat dalam Pasal 9 huruf a secara potensial dianggap meruntuhkan independensi KPU.Dengan adanya Pasal 9 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, KPU seolah-olah kehilangan kebebasan untuk mengelola penyelenggaran pemilu yang lebih baik di masa datang.
Aturan dalam pasal tersebut juga memusatkan keterlibatan DPR dalam menentukan kewenangan KPU saat menyusun dan menetapkan peraturan. Dalam hal ini terlihat banyak kepentingan yang memaksa KPU agar menindaklanjuti aturannya saat RDP. Sementara pada periode-periode sebelumnya tidak terdapat kewajiban KPU untuk melakukan konsultasi dengan DPR.
Saat ini, Komisi Pemilihan Umum sendiri telah mengajukan uji materi atau judicial review Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi. Aturan yang diuji adalah Pasal 9 huruf a. KPU berharap MK menyatakan ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

Harapan Publik
Ekspektasi publik terhadap anggota KPU akhir-akhir ini cukup tinggi. Ekspektasi yang cukup tinggi adalah karena dari “tangan” KPU-lah muncul pemimpin-pemimpin masa depan bangsa dan daerah. Pemimpin berkualitas, dalam artian memiliki integritas kepribadian atau tidak, tergantung dari cara kerja yang jujur, objektif dan independen dari anggota komisioner KPU.
Dengan kata lain, output pemilu berkualitas atau tidak, tergantung dari proses yang jujur, transparan, objektif dan independen. Melalui seleksi tersebut harus mengedepankan obyektifitas, transparansi dan akuntabilitas, mengingat tantangan demokrasi dan penyelengaraan pemilu ke depan semakin hebat.
Kompleksitas pelaksanaan pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan secara serentak,  juga dengan menggunakan UU Pemilu yang baru, yang belum pernah dipraktekkan sebelumnya, serta langsung berhadapan dengan hiruk pikuk kompleksitas persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang baru pertama kalinya menggunakan KTP elektronik yang dapat dibayangkan tingkat resiko kegaduhannya.
Semoga terpilih anggota KPU dan Bawaslu yang sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu anggota KPU yang kompeten dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan kewajibannya demi tegaknya demokrasi di Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.