Tim SABER PUNGLI Tebing Tinggi Dikukuhkan

0
263

SIMANTAB.COM, Tebing Tinggi – Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi, H Zulkarnain, secara resmi mengukuhkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Kota Tebingtinggi, Senin (30/1/2016), bertempat di Gedung Hj Sawiyah jalan Sutomo Kota itu.

Disebutkan Zulkarnain, program ini merupakan salah satu Nawacita yang di canangkan untuk Reformasi hukum yang meliputi 3 pilar utama yakni penataan regulasi agar menghasilkan regulasi yang berkualitas, pembenahan lembaga/aparat penegak hukum dan pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat.

“Dimana pada tahap pertama, reformasi difokuskan pada 5 program prioritas yaitu pemberantasan pungli, penyelundupan, percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB serta SKCK, Relokasi Lapas dan perbaikan layanan hak paten merk dan desain,” ujarnya.

Pj Wali Kota juga menjelaskan fungsi penting satgas saber pungli yaitu membangun sistem pemberantasan pungli, melakukan pengumpulan dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi, mengkordinasikan, mencanagkan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan hasil OTT tim akan memberikan rekomendasi pada pimpinan untuk memberikan sanksi.

Dia berharap kehadiran satgas ini dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Tebingtinggi bebas dari segala penyimpangan sehingga dapat memberikonstribusi maksimal bagi masyarakat dan setiap anggota unit kerja dapat saling berkordinasi serta bekerja sama dengan baik dalam membersihkan Tebingtinggi dari aksi pungli.

Usai pengukuhan unit pemberantasan pungutan liar Kota Tebingtinggi masing-masing Instansi yang mewakili diantaranya Pemko Tebingtinggi, Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim 0204/DS, Pengadilan Negeri dan Pengadilan agama juga dilakukan penandatanganan pakta integritas dan sekaligus penyerahan keputusan Wali Kota Tebingtinggi nomor 100/150 Tahun 2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan liar Kota Tebingtinggi.

Turut hadir dalam acara tersebut Unsur Unsur Forum Kordinasi Pimpinan daerah (FKPD), para Kepala SKPD, Camat, Lurah, tokoh masyarakat dan tokoh agama. (SN-09)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.