UNRAS di Samosir, Masyarakat Tolak SK Menhut

0
39

Pangururan – Reaksi masyarakat terhadap SK MENHUT 579 tahun 2014, yang memasukkan tanah masyarakat ke dalam kawasan hutan mulai bergejolak di kabupaten Samosir.
Setelah lembaga masyarakat adat Desa Tanjung bunga, kecamatan Pangururan mengelar unjuk rasa beberapa waktu lalu, kini giliran masyarakat desa sipitudai, kecamatan Sianjur Mulamula kabupaten Samosir menggelar aksi serupa untuk menolak SK MENHUT 579 tahun 2014 tersebut.

Diiringi musik khas gondang, masyarakat Desa Sipitudai mengelar aksinya menuju kantor Bupati Samosir, selanjutnya ke kantor DPRD Samosir, selasa (31/7/2018) untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Masyarakat menuntut supaya pemerintah kabupaten Samosir bersama DPRD Samosir duduk bersama menyikapi tindakan Dinas kehutanan provinsi sumatera utara yang mengklaim tanah masyarakat yang masuk ke dalam kawasan hutan sesuai dengan SK MENHUT 579 tahun 2014 , dengan mencaplok atau mematok secara sepihak batas batas hutan di mana tanah ulayat masyarakat ikut serta masuk ke dalam kawasan hutan.

Masyarakat Desa Sipitudai kecamatan Sianjur Mulamula sepakat untuk menolak SK MENHUT 579 tahun 2014 dan meminta supaya SK MENHUT 579 tahun 2014 di cabut.
Bernard limbong salah seorang perwakilan masyarakat Desa sipitudai mengatakan, kami menolak SK 579 dan meminta supaya pemerintah mencabut SK tersebut, menurutnya tanah tersebut adalah warisan nenek moyang.
“Sejarah membuktikan bahwa daerah Sianjur Mulamula adalah asal muasal orang batak, dan sejak penjajahan Belanda sudah jelas ada batas wilayah di Sianjur Mulamula, jadi pemerintah jangan mencaplok tanah warisan nenek moyang kami,” kata Bernard.

Nasib simbolon, salah seorang anggota DPRD Samosir yang membidangi kehutanan dan pertanahan mengatakan lembaga DPRD Kabupaten Samosir mendukung sepenuhnya aspirasi dan keluhan dari masyarakat Samosir. (Bang Jos)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.