Diangkatnya Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi ini menandai langkah strategis dalam reformasi internal Kementerian Keuangan, khususnya pada sektor yang sangat vital dalam penerimaan negara dan pengawasan perdagangan lintas batas.
Jakarta|Simantab – Presiden RI Prabowo Subianto memberi kepercayaan kepada Letnan Jenderal TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pelantikan dilaksanakan, Jumat (23/05/2025), oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.
Diangkatnya Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi ini menandai langkah strategis dalam reformasi internal Kementerian Keuangan, khususnya pada sektor yang sangat vital dalam penerimaan negara dan pengawasan perdagangan lintas batas.
Karir Djaka Budhi Utama
Seroang purnawirawan jenderal bintang tiga dari TNI Angkatan Darat, yang mengakhiri dinas militernya dengan pangkat Letnan Jenderal.
Ia lahir di Jakarta pada 9 November 1967 dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990. Sepanjang karier militernya, Djaka dikenal sebagai sosok yang memiliki rekam jejak panjang dalam bidang intelijen, keamanan dalam negeri, dan operasi militer.
Beberapa posisi penting yang pernah dijabat antara lain:
- Komandan Korem 012/Teuku Umar (2016-2017)
- Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura (2020-2021)
- Danpusintelad (2017-2018)
- Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf TNI AD
- Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kemenko Polhukam
- Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan
- Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sebelum akhirnya dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai.
Berikut ini rincian harta kekayaan Djaka paling baru saat dirinya menjabat sebagai Asintel Panglima TNI di Mabes TNI:
A. Tanah dan Bangunan – Rp3.588.760.000
Tanah seluas 2.330 m² berlokasi di Kota Tangerang Selatan, diperoleh melalui warisan, senilai Rp2.404.560.000.
Tanah dan bangunan seluas 382 m²/200 m² di Kabupaten/Kota Bogor, dengan nilai Rp1.184.200.000.
B. Alat Transportasi dan Mesin – Rp256.000.000
Satu unit mobil Toyota Innova tahun 2021, hasil perolehan sendiri, dengan nilai Rp256.000.000.
C. Harta Bergerak Lainnya – Tidak dilaporkan
- Surat Berharga – Tidak dilaporkan
E. Kas dan Setara Kas – Rp769.374.767 - Harta Lainnya – Rp347.200.000
Total Aset Sebelum Utang: Rp4.961.334.767
Total Utang: Rp258.000.000
Total Kekayaan Bersih: Rp4.703.334.767
Peran Strategis di Kementerian Keuangan
Sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka memiliki tugas besar dalam mengawal pintu gerbang perdagangan internasional Indonesia. Fungsi utama Bea dan Cukai meliputi pengawasan lalu lintas barang di perbatasan, pengumpulan cukai dan bea masuk, serta pemberantasan penyelundupan.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan institusi ini. Djaka dinilai memiliki kemampuan untuk memimpin reformasi struktural dan pengawasan internal mengingat pengalaman militernya yang panjang di bidang intelijen dan keamanan.
Tantangan Besar Menanti
Meski memiliki latar belakang kuat di bidang keamanan, Djaka menghadapi tantangan besar dalam memimpin institusi yang kerap menjadi sorotan publik. Sejumlah tantangan utama meliputi:
- Pemberantasan penyelundupan– dari rokok ilegal, narkotika, hingga barang-barang mewah.
- Peningkatan penerimaan negara– terutama dari sektor cukai dan bea masuk yang menjadi andalan APBN.
- Reformasi birokrasi dan SDM internal– untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan layanan publik.
- Digitalisasi layanan– menyelaraskan sistem kepabeanan Indonesia dengan praktik terbaik global.
- Pemulihan kepercayaan publik– akibat beberapa kasus internal yang mencoreng citra institusi.
Kontroversi dan Sorotan Publik
Pengangkatan Djaka bukan tanpa kontroversi. Namanya pernah dikaitkan dengan Tim Mawar, satuan khusus TNI yang terlibat dalam penculikan aktivis prodemokrasi pada 1998. Meskipun Djaka telah lama pensiun dari dinas aktif dan tak pernah terbukti secara hukum terlibat langsung, sebagian pihak mempersoalkan penunjukannya karena alasan rekam jejak historis.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa secara administratif, Djaka telah memenuhi semua syarat untuk menjabat sebagai pejabat sipil, termasuk tidak sedang aktif di militer dan telah mengikuti proses seleksi yang ketat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa penunjukan Djaka didasarkan pada kebutuhan akan figur yang mampu membawa perubahan signifikan, terutama dalam memperkuat pengawasan di lapangan dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Penunjukan Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai merupakan momen penting dalam restrukturisasi sektor pengawasan perdagangan Indonesia. Meski disertai dengan dinamika dan tantangan, latar belakang kepemimpinan Djaka diharapkan mampu menghadirkan ketegasan, integritas, dan transformasi yang dibutuhkan oleh institusi yang strategis ini.
Langkah selanjutnya akan menjadi penentu apakah Djaka dapat menjawab ekspektasi publik dan membawa Bea dan Cukai ke arah yang lebih modern, bersih, dan profesional.(*)
