Pemerintah Kota Malang siap menampung usulan pembangunan infrastruktur Koperasi Merah Putih untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Wali Kota Wahyu Hidayat menegaskan pentingnya usulan realistis dan pengelolaan pinjaman koperasi sesuai kemampuan agar operasional berjalan efektif.
Malang|Simantab – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan akan menampung seluruh usulan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih. Usulan tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan koperasi.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan keterlibatan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam menyukseskan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.
“Kesuksesan program ini harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah,” kata Wahyu di Malang, Jawa Timur, Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan, setiap usulan infrastruktur yang diajukan oleh pengurus koperasi harus dibuat secara realistis dan berdasarkan skala prioritas. Pemerintah kota akan melakukan verifikasi terlebih dahulu agar pengajuan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Setiap kelurahan memiliki kebutuhan infrastruktur yang berbeda, jadi usulannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah,” ujarnya.
Hingga saat ini, Pemkot Malang belum menerima usulan resmi dari pengurus Koperasi Merah Putih. Wahyu memperkirakan pengajuan kebutuhan infrastruktur akan mulai dilakukan setelah kegiatan pelatihan bagi pengurus selesai dilaksanakan.
“Setelah pelatihan, para pengurus akan mengetahui apa saja infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang kegiatan koperasi,” kata Wahyu.
Selain terkait infrastruktur, Wahyu juga menjelaskan bahwa pengurus Koperasi Merah Putih di setiap daerah dapat mengajukan pinjaman modal melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon maksimal Rp3 miliar. Namun, pengajuan pinjaman tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing koperasi dalam mengembalikan dana.
Menurutnya, koperasi harus terlebih dahulu menghitung potensi pendapatan bulanan dari hasil penjualan komoditas sebelum menentukan nilai pinjaman yang akan diajukan.
“Kalau pendapatannya Rp100 juta per bulan, jangan pinjam sampai Rp3 miliar. Nilai pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuan untuk membayar kembali,” ujarnya.
Wahyu mencontohkan, jika koperasi memiliki potensi pendapatan sekitar Rp500 juta, maka batas pinjaman ideal tidak boleh melebihi angka tersebut. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang hati-hati agar koperasi tetap sehat dan berkelanjutan.
“Jangan hanya fokus pada besarnya pinjaman, tapi pikirkan bagaimana cara mengembalikannya. Prinsip kehati-hatian ini penting agar koperasi tidak terbebani utang,” katanya.
Pemerintah Kota Malang berharap keberadaan Koperasi Merah Putih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor usaha kecil dan menengah. Program ini juga diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kerja sama ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.(*)
