Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Senin (28/04/2025), di Hotel Raffles Ciputra World Jakarta, mendapat penghargaan atas keberhasilan membina Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uli.
Pematangsiantar|Simantab – Rakyat dan wakil rakyat Kota Pematangsiantar meragukan kelayakan Wali Kota Pematangsiantar meraih penghargaan TOP Pembina BUMD Awards 2025.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Senin (28/04/2025), di Hotel Raffles Ciputra World Jakarta, ternyata mendapat penghargaan atas keberhasilan membina Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Uli.
Bukannya ikut senang, Ketua Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, Hendra Pardede, malah skeptis dengan legitimasi penghargaan tersebut. Ia menuturkan, keberhasilan Perumda Tirta Uli telah dirintis jauh sebelum kepemimpinan Wali Kota Wesly Silalahi.
“Kalau PDAM (Perumda) itu sudah lama bagus, kami (anggota DPRD Kota Pematangsiantar) juga tahu bukan hanya di bawah kepemimpinan Wali Kota Siantar yang sekarang penghargaan itu diraih. Sebelumnya, itu pun sudah bagus,” ungkap Pardede, Jumat (09/05/2025).
Hendra Pardede justru mengarahkan, tugas Wali Kota sekarang harus fokus pada kualitas pelayanan Perumda Tirta Uli agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Banyak masyarakat juga mempertanyakan pelayanan Tirta Uli. Kalau kami tidak perlu mempertanyakan karena kami nanti akan mempertanyakan langsung ke Unit Perangkat Daerah (UPD)-nya,” ujarnya.
Penghargaan TOP Pembina BUMD Awards 2025, kata Hendra, tidak sesuai dengan kondisi dua BUMD lain di Siantar, yakni Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) dan PD Pasar Horas Jaya. Menurutnya, kedua BUMD itu masih amburadul. Kondisi Pasar Horas yang jorok dan kinerja pegawai PD PAUS menjadi sorotan tajam.
“Terus PD PAUS pegawainya bagaimana? Apakah itu ada kinerjanya? Kalau PDAM sudah jelas dari dulu sudah kami baguskan. Jadi bukan dia membuat itu?,” kata Hendra.
Keberatan dari DPRD ini seolah menemukan pembenaran dari keluhan langsung warga pengguna layanan Perumda Tirta Uli. Salah seorang dari Netty Silalahi (54), warga Jalan Madura atas, Kecamatan Siantar Barat. Warga ini kecewa terhadap pelayanan air bersih.
“Gak bagus, airnya kecil. Ini para tetangga dan hampir semua pelanggan mengeluh,” ujarnya.
Tak hanya volume air yang minim, Netty juga mengeluhkan kualitas air yang terkadang keruh dan kotor.
“Masih perlu dipertanyakan penghargaan itu. Soalnya masih ada juga warga yang airnya tidak jalan. Apalagi saat pagi hari kecilnya air, setetes-setetes. Cobalah tanya warga lain, mungkin keluhannya hampir sama,” ujar Netty.
Bentuk kecewanya kepada PDAM Tirta Uli, dia pun beralih menggunakan sumur bor selama empat tahun terakhir.
Menurutnya, penggunaan air dari sumur bor mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, termasuk menekan pengeluarannya.
“Lebih irit kalau menggunakan sumur bor, setiap bulan kena tarif listrik saja, sekitar Rp200-an ribu,” tuturnya.
Bagi Betty, menggunakan air PDAM Tirtauli ibarat ‘menguras kantong’ tanpa jaminan ketersediaan. Tagihan bulanan yang bisa menyentuh Rp400 ribu, ditambah biaya instalasi ‘selangit’ Rp1,5 juta, menjadi alasan kuat ia beralih ke sumur bor.
Pendapat lain datang dari Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA), Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Rindu Erwin Marpaung, Dia turut mengapresiasi penghargaan yang diraih Perumda Tirta Uli, namun, penting melihat realitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Ia menilai terdapat disparitas antara penghargaan yang diraih dengan kenyataan pelayanan di lapangan. Pun, Wali Kota sebagai pemegang kendali tata kelola pemerintahan dapat mengevaluasi kekurangan dalam pengelolaan BUMD.
“Kita apresiasi penghargaan itu, tetapi dipertanyakan juga parameter apa dasar menjadi penilaian. Siantar hingga hari ini, kita melihat BUMD belum optimal masih perlu pembenahan baik tata kelola manajemen BUMD,” ujar Rindu.
Ia menjelaskan, penghargaan TOP BUMD Awards memiliki kriteria dan indikator penilaian yang komprehensif. Indikator tersebut meliputi kinerja operasional, keuangan, administratif dan manajerial, SDM, serta aspek lingkungan dan sosial. Ia menduga, Perumda Tirta Uli unggul dalam indikator-indikator lain, meskipun terdapat keluhan terkait kepuasan pelanggan.
“Dua setengah tahun yang lalu, kisaran 2022 hingga 2023, kalau saya tidak salah, pernah kami lakukan penilaian, salah satunya yang analisis pada indikator kepuasan pelanggan dengan hasil baik (6,7), kalau saya tidak silap. Saya tidak mengetahui, apakah hasil analisis yang kami sampaikan diterima, sehingga semakin meningkat kepuasan pelanggannya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ia menuturkan beberapa indikator lain seperti tingkat kehilangan air, cakupan pelayanan, kualitas dan kuantitas air, efisiensi biaya operasional, tata kelola perusahaan, dan inovasi.
“Makanya kami pertanyakan apa parameter penghargaan tersebut. Sebab kami lihat konkrit sekarang ini di Kota Pematangsiantar, hari ini masih banyak keluhan masyarakat,” kata Rindu.
Ia menambahkan, pro kontra penghargaan TOP Pembina BUMD Awards 2025 ini menjadi cerminan kompleksitas pengelolaan BUMD. Di satu sisi, pengakuan atas kinerja dan pembinaan menjadi hal yang positif. Namun, di sisi lain, suara masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi tolok ukur utama keberhasilan sebuah BUMD.
“Pertanyaan besar yang mengemuka adalah, bagaimana mungkin suatu BUMD meraih penghargaan tertinggi sementara keluhan pelanggan masih mengalir deras? Hal ini menuntut evaluasi yang lebih mendalam terhadap parameter penilaian penghargaan dan respons yang lebih konkret dari pemerintah kota untuk menjawab keluhan masyarakat serta membenahi tata kelola seluruh BUMD di Pematangsiantar,” kata Rindu.(putra purba)
