Pengakuan Wesly itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar, penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pematangsiantar.
Pematangsiantar|Simantab – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Selalahi mengakui sejumlah terget kinerja Pemko Pematangsiantar belum tercapai.
Pengakuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar, penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024, Kamis (15/05/2025).
“LKPj tahun anggaran 2024 ini telah kami sampaikan semaksimal mungkin, memuat capaian kinerja yang telah dilaksanakan Pemko,” ujar Wesly.
Wesly menyadari masih banyak target kinerja yang belum dicapai secara maksimal. Adanya rapat-rapat kerja dengan Pansus DPRD, kata Wesly, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa memperbaiki kinerja eksekutif.
Apresiasi khusus disampaikan Wali Kota kepada seluruh fraksi yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD. Ia menghargai dedikasi dan kerja keras Pansus dalam menelaah, meneliti, dan membahas LKPj hingga tersusunnya rekomendasi DPRD.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Pematangsiantar ini merupakan wahana evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemko,” ujar Wesly.
Ia berjanji, catatan serta rekomendasi dari DPRD akan ditindaklanjuti sebagai acuan perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.
Sebelumnya, Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar, Eka Hendra, membacakan sejumlah rekomendasi penting atas LKPj 2024.
Ia menekankan LKPj bukan sekadar laporan formalitas, melainkan fondasi evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pematangsiantar.
“LKPj ini bukan hanya disusun sebagai laporan belaka, tetapi menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah dan juga pemerintah kota. Tujuannya agar setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dijalankan dapat berdampak pada peningkatan kualitas program serta pelayanan terhadap masyarakat,” kata Eka Hendra.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Tongam Pangaribuan, memberikan sorotan lebih tajam terhadap implementasi kinerja.
Ia menekankan agar catatan evaluasi dari Pansus benar-benar sampai kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebagai ujung tombak fungsi pengawasan DPRD, catatan-catatan dari para anggota Pansus tidak hanya membaca dokumen, tetapi juga melakukan analisis menyeluruh terhadap capaian fisik, realisasi anggaran, dan indikator kinerja,” ungkap Tongam.
Menurutnya, evaluasi dan masukan yang diberikan kepada masing-masing perangkat daerah bertujuan untuk perbaikan yang nyata di masa depan.
Tongam bahkan mengidentifikasi beberapa akar permasalahan yang menyebabkan kinerja belum maksimal, di antaranya adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pegawai yang dinilai kurang kompeten di bidangnya.
Lebih lanjut, Tongam mengungkapkan bahwa DPRD tidak hanya mengandalkan data formal dari OPD, tetapi juga aktif menyerap aspirasi masyarakat.
Sebagai salah satu anggota Pansus LKPj TA 2024, Tongam mengatakan, berbagai keluhan masyarkat mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, hingga kualitas layanan publik yang dinilai kurang memuaskan, disampaikan langsung kepada kepala dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti.
“Suara rakyat adalah data penting yang tidak bisa diabaikan. Kami pastikan itu menjadi bagian dari evaluasi,” ujar Tongam,
Ia menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan LKPj menjadi momentum perbaikan nyata bagi Kota Pematangsiantar.(putra purba)
