38 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sumatera Utara (Sumut) terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025
Simalungun|Simantab – 38 sekolah menengah atas (SMA) di Sumatera Utara (Sumut) terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Penyebabnya, diduga belum menyelesaikan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Dinas Pendidikan Provinsi Sumut menyalahkan kelalaian pihak sekolah sebagai penyebab utama masalah ini.
Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, M Basir Hasibuan mengatakan, kegiatan pengisian PDSS bukanlah hal baru bagi sekolah-sekolah.
“Kegiatan ini sudah puluhan tahun mengisi PDSS, kelalaian itu tidak memahami jadwal final pengisian,” ujar nya saat dikonfirmasi, Kamis (6/2/2025).
Basir menjelaskan, masalah teknis bukanlah penyebab utama, karena waktu yang diberikan untuk pengisian PDSS cukup lama, mulai dari 6 hingga 31 Januari, bahkan diperpanjang hingga 1 dan 2 Februari. Namun, masih ada sekolah yang belum siap, sehingga siswa kelas XII tidak bisa mendaftar SNBP jalur prestasi.
“Untuk alternatif, sampai sekarang sudah menyurati Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), tapi belum ada jawaban,” kata Basir.
Lebih lanjut, Basir menegaskan, pihak sekolah harus meminta maaf dan jika perlu, harus ada konsekuensi atas kelalaian tersebut.
Bagi yang berstatus negeri, akan dilihat sejauh mana tanggung jawab mereka, dan jika terbukti bersalah, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021, yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Pihak yang bertanggung jawab itu kepala sekolah dan operator. Mereka harus memohon maaf dan kalau bisa harus ada konsekuensinya. Kami sudah panggil mereka utk diminta keterangan,” tuturnya.
Basir berharap ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan SMA se-Sumut dan Kementerian Pendidikan sehingga dapat memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan Pemprov Sumut mengenai sekolah mana saja yang belum menyelesaikan PDSS. Hal ini penting agar pihaknya dapat melakukan kontrol dan mencegah terulangnya masalah serupa.
“Langkah ke depan, sebaiknya dari kementerian harus ada pemberitahuan mana sekolah yang belum siap PDSS ke kami (Dinas Pendidikan) agar ada kontrol. Kalau sekarang kami tidak tahu mana sekolah yang sudah selesai dan belum. Sudah ada yang protes baru kita ketahui dan kita minta data,” pungkasnya.(putra purba)
