Jakarta, simantab — Pemerintah mencatat realisasi anggaran penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp361,5 triliun pada 26 Oktober 2020. Realisasinya baru mencapai 52 persen dari pagu Rp695,2 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu merinci realisasi penggunaan dana per program. Pertama, perlindungan sosial, sudah terealisasi Rp174,06 triliun atau 85,36 persen dari pagu Rp203,9 triliun.
Kedua, dana program insentif UMKM terserap Rp92,6 triliun atau 75 persen dari Rp123,46 triliun. Ketiga, dana sektoral k/l dan pemda sudah terpakai Rp28,61 triliun atau 26,96 persen dari Rp106,11 triliun
Keempat, dana kesehatan sudah terpakai Rp30,74 triliun atau 35,11 persen dari pagu Rp87,55 triliun. Kelima, insentif usaha sudah terealisasi Rp35,49 triliun atau 29,42 persen dari Rp120,61 triliun.
Keenam, pembiayaan korporasi sudah terserap Rp1 triliun atau 1,86 persen dari Rp53,57 triliun.
“Semua ini cukup terakselerasi dalam beberapa bulan terakhir dan akan terserap menuju 100 persen sampai akhir tahun,” kata Febrio di acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020, Rabu (4/11).
Serapan itu katanya, secara khusus akan terjadi pada pembiayaan, pinjaman daerah, Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN, dan pinjaman perusahaan pelat merah lainnya. Kendati begitu, ia menyatakan ada serapan realisasi yang mulai melandai karena persentase serapan sudah mendekati 100 persen, misalnya perlindungan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, hingga Kartu Prakerja.
“Realisasi PEN yang eksisting seperti PKH dan Kartu Sembako sudah terlihat cepat karena didukung data yang memadai serta mekanisme delivery yang relatif cukup siap,” terangnya.
Ke depan, Febrio memastikan pemerintah akan terus memantau realisasi serapan agar maksimal dan mencapai target 100 persen pada akhir tahun. “Monitoring ini baik di tingkat kabinet, komite percepatan, dan juga di internal Kemenkeu,” tuturnya.
Sementara pada 2021, pemerintah tetap akan melanjutkan PEN dengan alokasi pagu Rp372,1 triliun. Nilainya lebih rendah dari tahun ini, namun tetap akan diberikan ke berbagai program yang sudah dijalankan pada tahun ini.
“Diharapkan ini cukup memadai untuk akselerasi recovery ekonomi sekaligus penguatan reformasi,” tandasnya.
(uli/agt)
