Simantab, Jakarta – Bisnis PCR di Indonesia menyisakan sejumlah pertanyaan. Penetapan harga atas PCR oleh pejabat publik yang juga memiliki korporasi yang bergerak dibidang bisnis PCR membuat kecurigaan berbagai pihak semakin tinggi.
Seperti tudingan tudingan yang diarahkan kepada Luhut Binsar Panjaitan misalnya sebagai seorang pejabat publik dan korporasinya dituding ikut sebagai pemilik dari sebuah perusahaan yang berbisnis PCR.
Luhut Binsar Panjaitan kepada Deddy Corbuzer menyatakan bahwa bisnis PCR yang dijalankan oleh PT. Genomik Solidaritas Indonesia (PT. GSI) bertujuan untuk kemanusiaan.
Tudingan kepada Luhut ini karena keikutsertaan dua perusahaan miliknya dalam kepemilikan PT. GSI yaitu PT. Toba Sejahtera dan PT. Toba Bumi Energi.
“Untuk Apa Saya Mengambil Keuntungan? Aku Justru Mengeluarkan Uang Untuk Itu,
PT. GSI Didirikan Untuk Misi Kemanusiaan “
Luhut Binsar Panjaitan – Menko Kemaritiman dan Investasi
Dalam wawancara tersebut Luhut Binsar Panjaitan membuka diri untuk diaudit. Dia siap membuktikan bahwa dia tidak mengambil keuntungan dari bisnis PCR yang dilakukan oleh perusahaannya atau afiliasinya.
Sedangkan Erick Thohir dituding karena keikutsertaan korporasi keluarganya yaitu Adaro Group dan Yayasan Adaro sebagai salah satu pemegang saham di PT. GSI sebanyak 6,51 persen.
Garibaldi Thohir yang merupakan kakak kandung dari Erick Thohir merupakan President Direktur di PT. Adaro Energy. Garibaldi menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam PT. GSI melalui Yayasan Adaro. Karena tujuan bergabung dalam korporasi yang melaksanakan bisnis PCR tersebut adalah untuk misi sosial.
Selain Luhut dan Erick Thohir, Erwin Aksa yang disebut sebut sebagai keponakan dari Jusuf Kalla juga dituding ikut menjadi korporasi yang mendapatkan keuntungan dalam masa pandemi ini.
Dalam flyer yang beredar di twitter, Dia dituding menjadi pemilik dari korporasi Swab Aja dengan jumlah cabang penyelenggara PCR sebanyak 33 Cabang. Erwin aksa di akun twitternya @erwinaksa_id menyoroti tentang tulisan ninoy karundaeng dengan judul: “Erwin Aksa Gembong PCR dan Framing Pemecatan Luhut dan Erick”
“mba ninoy apa mencoba menglihkan issaue karena salah satu yang di tempo ada yang keberatan, caplin itu siapa apa pa jk?”
Erwin Aksa
Bisnis PCR yang dilakukan oleh Erwin Aksa melalui aksi korporasi yang dilakukannya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Karena beliau bukanlah sebagai seorang pengambil keputusan yang berkaitan dengan bisnis PCR tersebut.
Erwin Aksa yang disebut sebagai keponakan dari Jusuf Kalla adalah pebisnis murni dan tidak sedang menjabat. Keterlibatannya dalam bisnis PCR ini adalah murni sebuah aksi korporasi.
Dari keriuhan yang terjadi tentang bisnis PCR ini, para oposan lebih banyak mempertanyakan tentang pejabat publik sebagai orang yang mengambil kebijakan dianggap “tidak etis” untuk terlibat dalam bisnis yang berkaitan dengan kebijakan yang dibawah wewenangnya.
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyatakan bahwa konflik kepentingan Luhut dan Erick Thohir sebagai pejabat publik yang mengambil kebijakan tentang penggunaan PCR sangat kuat.
“Selama ini Luhut dan Erick memegang jabatan dan berada di balik keputusan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Di sisi lain, keduanya juga diduga terlibat dalam bisnis tes PCR”
Muhammad Isnur – Ketua Bidang Advokasi YLBHI
Kecurigaan dan tudingan tentang konflik kepentingan pejabat yang sekaligus juga sebagai pengusaha ini sudah dilaporkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Ummat, ALif Kamal ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan tersebut sudah diterima oleh KPK RI.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua KPK RI Firli menyatakan bahwa KPK akan mendalami dugaan korupsi yang terdapat dalam kasus yang dilaporkan tersebut. Firli menjamin bahwa KPK akan bekerja secara profesional.
