Pemkab Simalungun telah menyediakan lahan seluas delapan hektare yang berlokasi di Kecamatan Panei untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Jakarta|Simantab – Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, didampingi Kepala Dinas Sosial Osnidar Marpaung, melaksanakan audiensi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (02/06/2025).
Kehadiran Bupati beserta sejumlah pejabat pendamping disambut hangat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos RI, Robben Rico, di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai hal strategis, termasuk percepatan capaian cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) dan pembangunan sekolah rakyat untuk masyarakat kurang mampu.
Dorong UHC, Pemkab Simalungun Validasi Ribuan Data Penerima PBI-JK
Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun telah mengajukan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) untuk periode Mei 2025 sebanyak 36.294 jiwa. Data tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendorong capaian UHC secara lebih optimal, serta mendukung target nasional Kemensos untuk mencapai UHC 98%,” jelas Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen Kemensos menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Pemkab Simalungun. Ia menyebut langkah tersebut sejalan dengan program strategis nasional dalam menjamin akses layanan kesehatan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Sekolah Rakyat: Komitmen Pemerintah Perluas Akses Pendidikan
Selain isu kesehatan, pembahasan juga mencakup pembangunan sekolah rakyat, sebuah inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Robben Rico menyebut bahwa sekolah rakyat merupakan wujud keberpihakan negara kepada masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
“Sekolah rakyat memiliki keunggulan, baik dari sisi kurikulum maupun pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi dan minat anak didik,” ujar Robben.
Ia menambahkan bahwa sistem pendidikan berbasis asrama yang diterapkan pada sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan dan mendorong mobilitas sosial.
Pemkab Simalungun Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat
Menanggapi hal tersebut, Bupati Simalungun menyampaikan kesiapan daerahnya dalam mendukung program sekolah rakyat. Ia menjelaskan bahwa Pemkab telah menyediakan lahan seluas delapan hektare yang berlokasi di Kecamatan Panei untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah kami siapkan. Kami berharap pembangunan ini dapat segera direalisasikan,” ujar Bupati sambil menyerahkan dokumen pendukung kepada Sekjen Kemensos.
Dokumen tersebut diterima dengan antusias oleh Robben Rico. Ia menegaskan bahwa Kemensos akan terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun agar pembangunan sekolah rakyat dapat mulai dilaksanakan pada tahun mendatang.(rel)
