Samosir, Lintangnews.com | Pimpinan dan Komisi II DPRD Kabupaten Samosir melaksanakan rapat kerja (raker) bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tim KP3 Camat Nainggolan, para Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Nainggolan, gapoktan, distributor pupuk dan pengusaha kios mengenai penyaluran pupuk di daerah itu, Selasa (22/2/2022).
Pimpinan rapat, Nasip Simbolon menyampaikan, pelaksanaan raker ini didasarkan adanya aspirasi dari masyarakat petani, kelompok tani, gapoktan dan pemerhati masyarakat terkait dengan masalah penyaluran pupuk bagi petani.
“Ini terkait adanya kelangkaan pupuk dan adanya perbedaan harga di wilayah Kabupaten Samosir serta dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET),” sebutnya.
Sementara itu, Camat, Kades, Ketua Gapoktan dan Kelompok Tani (Poktan) menyampaikan, masalah yang dihadapi di lapangan terkait penyaluran pupuk. Di antaranya, data kuota pupuk per Desa tidak ada dan harga dijual di atas HET. Ini termasuk penyaluran pupuk (yang diterima) kepada poktan lebih kecil dibandingkan dengan yang diusulkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Selain itu, pupuk bersubsidi yang dijual bebas di pasar, tidak semua petani dapat memperolehnya apabila tidak tergabung dalam poktan dan pupuk yang langka. Lalu, kartu tani harus diterbitkan baik bagi petani yang tergabung dalam poktan, maupun yang tidak menjadi anggota.
Ketua Komisi II, Polten Simbolon menyampaikan, terkait masalah penyaluran pupuk, menyarankan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat membuat rencana induk pertanian di Samosir.
“Itu agar menjadi landasan kita membangun sektor pertanian. Termasuk adanya papan pengumuman HET pupuk di setiap kios penyalur dan penambahan kios untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk,” sebutnya.
Sedangkan anggota Komisi II, Noni Sulvia menyampaikan, agar semua pihak berkomitmen harga pupuk yang dijual sesuai dengan HET. Politisi PKB ini juga menegaskanm jangan membebani petani, namun membantu mereka dan memastikan semua petani mendapatkan pupuk pada saat musim tanam.
Menanggapi hal ini, Nasip Simbolon menyampaikan, masalah-masalah yang disampaikan itu dapat segera dituntaskan dinas terkait dan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Induk Pembangunan Pertanian agar segera disampaikan ke DPRD.
“Pupuk harus dijual sesuai dengan HET dan kartu petani segara diterbitkan. Kami menegaskan, tidak ada lagi kelangkaan pupuk bagi petani di wilayah Samosirl,” tukasnya. (Manru)
Artikel DPRD Samosir Gelar Raker Bersama Bahas Penyaluran Pupuk pertama kali tampil pada LintangNews.
