Efisiensi anggaran akibat pemotongan pusat pasti mengundang gejolak, namun Pemkab harus lebih arif menjelaskan kepada rakyat dengan bahasa yang mudah dicerna
Simalungun|Simantab – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menargetkan efisiensi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp140 miliar.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menyeimbangkan keuangan daerah dan memastikan alokasi anggaran yang efektif serta efisien sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Instruksi tersebut digaungkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 lalu.
Menanggapi target efisiensi ini, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat Untuk Transparansi Anggaran (FUTRA), Oktavianus Rumahorbo, menyampaikan, pengurangan anggaran ini akan berdampak pada alokasi di berbagai sektor.
“Pengaruh di sektor mana yang paling besar tergantung kebijakan Kepala Daerah dengan Legislatif sesuai dengan Visi Misi Bupati atau Wakil Bupati pada tahun pertama pemerintahannya,” ujar Oktavianus, Senin (10/2/2025).
Oktavianus menekankan, pentingnya bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk memaksimalkan pembangunan Simalungun dengan memangkas belanja tidak langsung, seperti belanja administrasi dan operasional.
Ia juga menyoroti mekanisme pengawasan yang sudah baku, namun perlu dipraktikkan di lapangan sesuai prosedur tetap.
“Yang penting diseriusi adalah para aparat yang dihunjuk di Inspektorat dan Pengawas di masing-masing unit kerja, serta membuka transparansi anggaran ke publik melalui kawan-kawan organisasi non-pemerintah yang sudah teruji integritasnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh besaran anggaran APBD.
Ia menyarankan agar menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk menghimpun dana CSR yang dapat diproyeksikan pada pengembangan ekonomi kerakyatan.
“Bukan tidak mungkin, bahkan mampu meningkatkan pusaran keuangan yang bisa mendongkrak peningkatan ekonomi rakyat. Ini bisa terlaksana jika stakeholder mampu berhimpun untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Oktavianus juga berharap, ada semacam ‘Bedah APBD’ tahun 2025, untuk meninjau program-program yang dirancang oleh KDH sebelumnya.
Program-program yang dianggap tidak prioritas, seperti pembangunan gedung perkantoran, sebaiknya digugurkan dan dialihkan ke pembangunan infrastruktur pertanian, UMKM, atau program lain yang berorientasi pada peningkatan ekonomi rakyat.
“Efisiensi anggaran akibat pemotongan pusat pasti mengundang gejolak, namun Pemkab harus lebih arif menjelaskan kepada rakyat dengan bahasa yang mudah dicerna. Rakyat pasti maklum,” katanya.
Oktavianus menambahkan pentingnya mitigasi untuk pengalokasian yang tepat dan program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Ia juga menekankan, jika ada kendala di tahun pertama, maka tahun berikutnya dapat dipacu dengan inovasi meningkatkan pendapatan daerah.
“Kepiawaian Kepala Daerah (KDH) memaksimalkan potensi SDM dan SDA yang ada di Simalungun, maka peningkatan pendapatan Pemkab Simalungun optimis bisa ditingkatkan,” pungkasnya.(putra purba)
