Anggaran sebesar itu bisa diarahkan untuk sektor yang lebih menyentuh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, atau penanganan sosial.
Pematangsiantar|Simantab – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengalokasikan anggaran Rp6 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 2025 untuk membangun kantor baru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Proyek ini telah memasuki tahap tender melalui LPSE dengan kode 10038054000.
Kepala Bidang PUPR Pematangsiantar, Jhon Henri Musa Silalahi menyebut, gedung baru diperlukan karena kantor saat ini tidak lagi layak.
“Ruang kerja sekarang tidak memenuhi standar. Gedung baru diharapkan menunjang kinerja,” katanya, Jumat (13/06/2025).
Gedung direncanakan dibangun di Jalan Porsea, Kelurahan Teladan, di atas aset tanah Pemko yang sebelumnya digunakan Bina Marga. Pembangunan dimulai dengan pembongkaran struktur lama, dan ditargetkan selesai pada Februari 2026.
Namun, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Tunggul Sihombing, mengkritik proyek ini. Ia mempertanyakan urgensi pembangunan gedung dibanding kebutuhan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan dan drainase.
“Apakah ini yang paling mendesak? Atau hanya ambisi fisik di tengah banyaknya masalah yang lebih penting?,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Tunggul menekankan perlunya kajian menyeluruh dan transparansi dalam penggunaan dana publik.
“Rp6 miliar bukan angka kecil. Pemerintah harus menjelaskan urgensinya, bukan hanya alasan ‘tidak layak’,” tambahnya.
Menurutnya, ada alternatif lain yang lebih hemat, seperti renovasi besar atau optimalisasi gedung yang ada. Ia juga menyoroti, anggaran sebesar itu bisa diarahkan untuk sektor yang lebih menyentuh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, atau penanganan sosial.
“Pembangunan fisik seharusnya bukan sekadar demi kenyamanan birokrat, tapi harus berdampak langsung pada pelayanan publik,” tegasnya.
Tunggul menyarankan agar Pemko membuka ruang dialog publik agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Proyek ini harus dikawal bersama agar benar-benar bermanfaat, bukan sekadar menambah deretan bangunan megah tapi pelayanan tetap stagnan,” tandasnya.(putra purba)