Siantar – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun menggelar aksi turun ke jalan pada Jumat (20/8/2021).
Para mahasiswa ini berjalan kaki dari Pusat Perbelanjaan Ramayana menuju kantor Satgas Covid-19 di Balai Kota Jalan Merdeka, Pematangsiantar.
Aksi terbatas ini berjumlahkan puluhan mahasiswa dengan protokol kesehatan ketat.
Aksi digelar sebagai bentuk akumulasi kekecewaan dan kegelisahan atas kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19 Kota Pematangsiantar yang dikomandoi Wali Kota Hefriansyah.
“Kami melihat bahwa naiknya level kondisi Covid-19 di kota ini menjadi PPKM Level 4 tak terjadi begitu saja. Karena tidak terlepas dari perjalanan peningkatan Covid-19 yang menanjak, kinerja Satgas Covid-19 sangat minim inovasi, sarat masalah serta tidak optimal,” kata Ketua BPC GMKI Pematangsiantar-Simalungun Juwita Panjaitan.
Sejumlah persoalan yang disorot dalam aksi ini, diantaranya distribusi bansos yang tidak transparan dan pembagiannya justru menimbulkan kerumunan.
Persoalan data dan verifikasi belum menunjukkan perbaikan, padahal bansos edisi per edisi telah bergulir sejak tahun lalu.
“Masih sering ditemui bansos tidak tepat sasaran dan justru tidak menyentuh orang-orang yang amat membutuhkan,” ujar Juwita.
Berikutnya persoalan akses vaksin yang sangat sulit, prosedur vaksinasi terpusat dan pemakaian kupon sangat tidak efektif dan rawan permainan.
Wali kota selaku Ketua Satgas harus bertanggung jawab ke publik menjelaskan sebab akibat naiknya Siantar ke PPKM level 4
Karena hanya menjangkau orang-orang terdekat dari distributor kupon. Akibatnya masyarakat dioper-oper dalam mencari vaksin.
Tidak ada prosedur baku, klasifikasi sasaran dan target jelas dari program vaksinasi yang dilakukan satgas, kepolisian dan TNI.
“Sungguh miris melihat masyarakat berdesakan menyemuti lokasi dari pagi hari, apalagi dari ribuan orang itu banyak didapati para lansia, juga para pekerja harian seperti buruh yang rela tidak bekerja sehari demi mengantri vaksin,” tukasnya.
GMKI berpandangan, PPKM dengan razia penegakan disiplin prokes oleh tim gabungan perlu diperketat.
Masih banyak tempat hiburan yang seolah tak tersentuh petugas, dan tidak konsistennya patroli mengesankan razia hanya untuk memenuhi tuntutan tugas semata.
Sebaliknya, penyekatan ruas-ruas jalan yang diterapkan petugas justru menyulitkan masyarakat terutama yang bekerja dalam faktor esensial dan kritikal.
Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja atau berdagang dan yang mau berbelanja ke pusat kota, pasar, terdampak pendapatannya, terutama para juru parkir, pedagang asongan, dan sopir angkot.
Menurut Juwita, GMKI melihat selama pandemi mendera Kota Pematangsiantar, angka positif Covid-19 terus menanjak dan tidak ada gebrakan dari satgas.
Tidak berupaya menggandeng elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam program-program penanganan covid.
Problem lainnya soal penyediaan isolasi terpusat dan RS Covid yang sudah lama diwacanakan tak kunjung terealisasi, bahkan baru digodok pasca naiknya PPKM level 4.
Sekaitan itu, tukas pemimpin aksi Gading S, GMKI meminta agar kegiatan vaksinasi dikembalikan ke dinas kesehatan lewat puskesmas-puskesmas dengan prosedur sederhana dan transparan.
Hentikan distribusi bansos dan vaksin yang berkerumun, perketat razia penegakan disiplin dengan memastikan fasilitas 5M di tempat hiburan, kafe, mal dan pasar.
GMKI juga meminta dilakukan evaluasi penyekatan ruas-ruas jalan karena tidak efektif dan konsisten, khususnya ke pusat pasar dan perkantoran.
Para pekerja harian jukir, kurir, sopir, pedagang keliling dll terdampak PPKM level 4 harus dicover bantuan sosial dan segerakan isolasi terpusat dan layanan 24 jam bagi pasien isolasi
“Wali kota selaku Ketua Satgas harus bertanggung jawab ke publik menjelaskan sebab akibat naiknya Siantar ke PPKM level 4 dan segerakan tunjangan bagi tenaga kesehatan sebagai pejuang kemanusiaan,” tukasnya. []
