Jakarta – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia pada Rabu (28/4/2021) melaporkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan DPR RI atas dugaan pelanggaran kode etik.
Direktur Eksekutif Kopel Indonesia Anwar Razak mengurai alasan pihaknya melaporkan, bermula pada Oktober 2020 Azis Syamsuddin memerintahkan ajudannya untuk menghubungi penyidik KPK SRP agar datang ke rumah dinasnya di Kawasan Jakarta Selatan.
SRP kemudian tiba di rumah dinas Azis Syamsuddin. Di sana politikus Partai Golkar itu memperkenalkan SRP dengan MS, yang merupakan Wali Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara.
MS meminta SRP membantu agar kasus penyelidikan terkait dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, tidak dilanjutkan.
Dari pertemuan itu, SRP mengenalkan MS dengan seorang pengacara bernama MH untuk membuat komitmen bersama.
MS sepakat menyiapkan uang untuk SRP sebesar Rp 1.5 miliar yang diberikan tunai dan transfer sebanyak 59 kali pengiriman melalui rekening milik teman SRP bernama RA.
Dari jumlah uang tersebut, MH mendapatkan uang sebesar Rp 325 juta dan Rp 200 juta.
MS menyetujui permintaan SRP dan MH dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA.
Setelah SRP menerima uang tersebut, ia memastikan bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai akan dihentikan.
“Akibat dari perbuatannya, SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau i dan Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sedangkan, MS dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b Pasal 13 Undang-Undang Tipikor,” ungkap Anwar dalam keterangan tertulis diterima Simantab.com.
Dari kronologi di atas, Kopel Indonesia kata Anwar, menduga Azis Syamsuddin telah melakukan pelanggaran kode etik, yakni melakukan perbuatan tidak pantas yang merendahkan citra dan kehormatan DPR RI.
Perbuatan Azis Syamsuddin tidak terpuji di mata masyarakat karena telah memfasilitasi pertemuan beberapa pihak yang berencana jahat untuk menghentikan sebuah proses penyelidikan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.
Dan oleh karena perbuatan tersebut telah terjadi perbuatan sogok menyogok antarpihak tersebut yang juga merupakan tindak pidana korupsi.
Menurut Anwar, dari perbuatan ini Azis Syamsuddin diduga telah melanggar kode etik Pasal 3, Ayat (1) yang berbunyi: Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, dan Pasal 3 Ayat (4) yang berbunyi anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR.
“Perbuatan ini juga telah melanggar sumpah jabatan wakil ketua DPR RI untuk berbuat sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sebagaimana yang tertuang dalam Tata Tertib DPR RI,” tukas Anwar.
BACA JUGA
- Diduga Memeras Wali Kota Tanjungbalai, Penyidik KPK Ditangkap
- Jubir KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai
Azis Syamsuddin juga dinilai melakukan hubungan dengan beberapa pihak yang berada dalam sebuah lembaga yang merupakan mitra kerjanya dimana perbuatan tersebut mengandung tindakan korupsi dan kolusi.
Kopel Indonesia berpandangan Azis Syamsuddin telah melanggar kode etik pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi: anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja, dan Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi: anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.
Perbuatan ini juga telah melanggar pasal 288 ayat (3) Tata Tertib DPR RI yang berbunyi anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme
Lebih jauh menurut Anwar, Azis Syamsuddin telah menyalahgunakan kewenangan sebagai wakil ketua DPR RI atau anggota DPR RI dengan menjadikan rumah dinas sebagai tempat pertemuan untuk membuat permufakatan jahat menghilangkan atau setidaknya menghambat penanganan kasus korupsi.
Azis Syamsuddin dinilai telah melanggar kode etik yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (4) yang berbunyi: anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan golongan dan Pasal 6 Ayat (5) yang berbunyi: anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
“Atas perbuatan Azis Syamsuddin melanggar aturan dengan kategori berat, yaitu pelanggaran yang mengandung tindak pidana korupsi dan pencemaran kehormatan DPR RI, Kopel Indonesia meminta kepada Mahkamah Kehormatan untuk memberikan sanksi berat berupa pemberhentian sebagai anggota DPR RI,” tukas Anwar.
Disebutkan, laporan disampaikan pada Rabu (28/4/2021) pukul 13.00 WIB dan diterima oleh Sekretariat MKD Napsiah S Sos dan dinyatakan berkas lengkap pada verifikasi tahap pertama.
Sejauh ini belum diperoleh konfirmasi dari MK DPR RI dan Azis Syamsuddin atas pelaporan Kopel Indonesia tersebut.()
