Jakarta – Presiden Jokowi meminta para kepala daerah mengalokasikan belanja modal lebih besar dari belanja aparatur. Hal itu agar manfaat kegiatan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pesan Jokowi itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 dari Istana Negara, pada Rabu (14/4/2021) kemarin.
Menurut dia, para kepala daerah dalam bekerja harus goal oriented, dan result oriented. Berorientasi hasil, berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas, dan bekerja dengan kecepatan tinggi.
Diingatkan juga para kepala daerah dalam bekerja tidak hanya puas membaca laporan, tetapi melakukan cek lapangan, melihat di lapangan, dan kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan menurut dia, sangat dibutuhkan sekarang ini.
“Harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas, sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan lebih terkonsentrasi,” katanya.
Dia menyebut, ada provinsi yang mata anggarannya sampai 40 ribu mata anggaran kegiatan. Menurutnya, makin sedikit kegiatan akan semakin gampang mengontrolnya, semakin gampang mengeceknya, dan hasilnya akan semakin kelihatan.
BACA JUGA
Presiden Tiga Periode? Refly Harun: Insyaallah Jokowi 10 Tahun
Jokowi Beber Alasan Tak Usah Mudik Lebaran
“Oleh sebab itu, saya titip, buat satu, dua, atau tiga saja kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan ke sana, sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tukasnya.
Sebagai contoh, kata Kepala Negara, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp 2 triliun. Dia menitip agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur.
“Kalau sudah ketemu belanja pembangunan, belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit, ke masing-masing dinas. Prioritaskan yang mana? Berikan dua prioritas atau maksimal tiga prioritas, sudah, anggaran itu konsentrasikan ke sana 60 persen, sisanya baru diberikan ke unit-unit yang lain, sehingga menjadi jelas,” katanya.
Misalnya kepala daerah hendak fokus pembangunan jalan sampai di desa-desa mulus, maka anggaran dikonsentrasikan ke sana selama mungkin setahun atau dua tahun.
Atau konsentrasi ke pembangunan pasar yang ada di seluruh kabupaten, ada misalnya 60 pasar. Selesaikan dalam setahun atau dua tahun rampung, sehingga rakyat melihat. Atau ingin membangun sekolah harus bagus semuanya.
“Sehingga kelihatan mana prioritas, mana yang menjadi unggulan. Jangan sampai, sekali lagi, yang namanya anggaran itu diecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit, sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan, tetapi tidak ada baunya sama sekali, tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Hati-hati dengan ini, karena anggaran APBD itu bisa men–trigger pertumbuhan ekonomi di daerah bapak ibu semuanya,” ungkapnya.
Jokowi mengingatkan, para kepala daerah di provinsi, di kabupaten, dan di kota, harus berani menentukan ini.
“Kalau tidak, saya perlu mengingatkan, kalau Bapak-Ibu tidak bisa mengkonsolidasikan ini, manajemennya tidak seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian anggaran diecer-ecer di dinas-dinas, di unit-unit yang ada, karena masalahnya selalu pasti ada, karena nggak dirasakan oleh masyarakat, hasil kepemimpinan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, ya tidak terpilih lagi, karena anggarannya hilang setiap tahun, realisasi setiap tahun, tapi tidak kelihatan manfaatnya oleh rakyat,” tandasnya.()
