Jakarta – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) meminta pemerintah berhati-hati terhadap keputusan yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris.
Diketahui status itu diumumkan Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md pada 29 April 2021 lalu.
“Pelabelan itu dikhawatirkan akan berdampak psikososial pada masyarakat Papua. Juga bagi warga Papua yang berada di daerah perantauan,” kata Humas PGI Philip Situmorang lewat keterangan tertulis kepada Simantab.com, Sabtu (1/5/2021).
“Pemerintah harus tetap optimis bahwa jalan damai bagi Papua itu langkah yang benar dan tepat”
Menyikapi rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Pegunungan Tengah Papua, PGI meminta negara lebih hati-hati mengenai keputusan tersebut.
Pendekatan kekerasan dan security approach yang digunakan selama ini terbukti tidak menyelesaikan masalah Papua, selain hanya makin menimbulkan kebencian di kalangan rakyat.
BACA JUGA
- Kekhawatiran Komnas HAM saat KKB di Papua Jadi Organisasi Teroris
- Setara: Pendekatan Keamanan Tidak Selesaikan Konflik Papua
Pemerintah diminta fokus kepada akar masalah Papua dengan pendekatan humanis dan kultural menuju Papua Tanah Damai.
Sudah banyak hasil kajian yang menunjukkan upaya menuju ini, semisal road map papua, yang dikeluarkan LIPI, sebagai hasil studi dan kajian secara komprehensif bertahun-tahun.
PGI berpandangan, menyelesaikan masalah Papua dengan solusi damai jauh lebih bijaksana daripada menambah rumit upaya damai yang terus disuarakan oleh gereja-gereja di Indonesia.
“Pemerintah harus tetap optimis bahwa jalan damai bagi Papua itu langkah yang benar dan tepat seperti pengalaman yang sukses di Aceh,” imbuh Philip.
Disebutnya, meningkatnya eskalasi kekerasan di Pegunungan Tengah Papua akhir-akhir ini perlu dievaluasi pemerintah secara menyeluruh.
Peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah perlu ditingkatkan secara signifikan untuk memediasi dan mengakhiri kekerasan di Pegunungan Tengah Papua.
Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan baru yang lebih manusiawi bagi masyarakat Papua, dan wibawa negara dihormati karena bijak menyikapi situasi Papua.
Pemerintah juga diminta memberikan perhatian penuh terhadap ribuan warga di pengungsian yang terpaksa mengungsi dan meninggalkan kampung halaman mereka sebagai akibat dari operasi militer di Nduga, Intan Jaya dan Puncak Papua. ()
