Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon merespons gerakan penutupan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) yang terus bergulir.
“Dulu ketika TPL masih bernama Indorayon juga pernah ditutup. Jika sekarang atas dasar alasan yang sama ditutup lagi ya tidak ada masalah,” kata Jansen, dilihat di akun Twitter, Kamis (3/6/2021).
Apalagi saat ini menurut dia, Danau Toba dicanangkan sebagai wisata prioritas oleh pemerintah.
“Apa masih tepat ada pabrik bubur kertas (pulp) di sekitar itu? Yang limbah industrinya sejak dulu jadi masalah, belum lagi ditambah konflik horizontal dengan rakyat soal pertanahan yang sejak dulu tak pernah usai,” tukasnya.
Meski begitu, dia menyerahkan persoalan tersebut ke pemerintah untuk mengambil keputusan secara bijak demi kepentingan semua pihak.
“Namun semuanya berpulang kepada kajian pemerintah melihat masalah ini secara tepat untuk kepentingan kedua pihak,” katanya.
Di sisi lain dia mengingatkan agar kekerasan terhadap masyarakat sipil di kawasan konsesi PT TPL, segera dihentikan.
“Namun di atas segalanya, sebelum ada keputusan, kekerasan kepada masyarakat sipil di sekitar TPL harus dihentikan. Jangan lagi ada rakyat yang masuk penjara karena persoalan ini,” tandasnya.
BACA JUGA
- Kekerasan PT TPL kepada Masyarakat Adat Huta Natumingka di Toba
- Desak TPL Ditutup, Bamsoet Bertanya ke Luhut: Apakah Ini Punya Abang?
Diketahui, saat ini gerakan tutup PT TPL terus digaungkan sejumlah pihak. Upaya ini didukung sejumlah lembaga yang konsen dengan penyelamatan lingkungan di kawasan Danau Toba dan kelompok masyarakat adat.
Mereka menamai diri Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL. Salah satu upaya dilakukan, yakni menyerahkan buku ‘Dampak Lingkungan PT IIU di Kawasan Danau Toba’ kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada Senin (31/5/2021) di Jakarta.
Maruap Siahaan selaku Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba yang tergabung dalam aliansi, menjelaskan penyerahan buku tersebut sebagai simbol permintaan rakyat kepada Ketua MPR selaku lembaga tertinggi negara untuk meminta pemerintah menghentikan dan mencabut izin operasi PT TPL selamanya demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat.
Pihaknya merekomendasikan pembangunan yang ramah lingkungan, inovatif, kreatif dan memberdayakan kemampuan manusia yang luar biasa di kawasan tersebut.
Bukan justru mengeksploitasi sumber daya alam yang akan habis dan itu adalah usaha yang sangat tidak kreatif, serta bertolak belakang dengan perubahan zaman yang saat ini masuk ke era teknologi digital dan paperless sehingga PT TPL bukanlah industri strategis.
Presiden Jokowi pun telah membuat kebijakan menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata superprioritas, dimana keindahan alam (lingkungan) menjadi pusat keunggulan destinasi tersebut.
Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menerima buku tersebut merasa senang dan berjanji mengkomunikasikan permasalahan yang ditimbulkan oleh PT TPL disampaikan kepada pemerintah.
Bambang Soesatyo menegaskan bahwa kehadiran PT TPL sangat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tidak saja merusak lingkungan, tetapi juga merusak tatanan adat yang ada di daerah tersebut.
“Sudah saatnya pemerintah mengkaji kembali dan jika perlu kembali seperti apa yang telah diputuskan oleh BJ Habibie selaku Presiden RI untuk mencabut izin PT TPL ini, karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi masyarakat setempat,” kata Bambang Soesatyo.
Dia mengusulkan agar seluruh areal konsesi TPL dijadikan kawasan pariwisata dan pertanian.
“Sebaiknya kawasan itu diganti, sebagai pengganti industri pulp ini dibangun industri kawasan pariwisata plus pertanian yang lebih menjanjikan dan lebih menentramkan masyarakat,” ujarnya. ()
