Untuk mewujudkan mimpi digital ini, Pemkab Simalungun siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 miliar pengadaan internet gratis.
Simalungun|Simantab – Pemerintah Kabupaten Simalungun (Pemkab Simalungun) tengah menggodok rencana ambisius untuk menyediakan akses internet gratis bagi warganya.
Untuk mewujudkan mimpi digital ini, Pemkab Simalungun siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 miliar. Target awal pemasangan di 100 titik strategis yang tersebar di 32 kecamatan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Simalungun, Andri Rahadian mengungkapkan, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun dalam mengakselerasi digitalisasi daerah.
“Perencanaan tahap awal ini menyasar 100 titik, dengan alokasi sekitar 3 hingga 4 titik di setiap kecamatan,” jelas Andri, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (06/05/2025).
Ia menjelaskan proses pengajuan anggaran saat ini masih bergulir. Usulan telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan masih menunggu pengesahan serta pembahasan lebih lanjut di tingkat Pemkab, Pemerintah Provinsi, hingga akhirnya di DPRD Kabupaten Simalungun.
Ia berharap, jika disetujui dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), realisasi pengadaan dapat dilakukan pada awal November 2025.
Namun, tantangan teknis dan anggaran pendukung juga menjadi perhatian. Andri mengakui, pihaknya belum membahas secara detail terkait penyedia layanan internet (provider) dan sumber daya listrik untuk mengaktifkan jaringan Wifi.
“Listrik gratis rencananya akan kita ambil dari kantor-kantor pemerintah nagori atau sekolah yang sudah memiliki anggaran. Jika kita membahas pengadaan infrastruktur penunjang lainnya, anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi,” tuturnya.
Terkait kekuatan jaringan, Ia merencanakan variasi kecepatan, yakni 30 titik dengan kecepatan 100 Mbps, 30 titik dengan 150 Mbps, dan 40 titik dengan 200 Mbps.
“Secara teknis, ketersediaan anggaran menjadi kunci. Kami juga telah melakukan penjajakan dengan pihak ketiga seperti Telkomsel, Axis, dan Indosat, dengan mempertimbangkan penggunaan shelter sebagai infrastruktur jaringan. Pemilihan penyedia jasa pasang jaringan internet akan mempertimbangkan faktor harga dan kestabilan sinyal,” imbuh Andri.
Lebih jauh, ia menjelaskan, kehadiran internet gratis ini juga bertujuan untuk meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Simalungun.
“Intinya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pelayanan kepada pengguna SPBE menjadi lebih baik,” tutupnya.
Rencana pengadaan Wifi gratis dengan anggaran mencapai Rp5 miliar ini tak luput dari perhatian Pengamat Tata Ruang, Marulam Simarmata. Ia menilai bahwa Diskominfo Simalungun perlu menyajikan rincian yang lebih detail dan transparan terkait master plan penggunaan dana tersebut.
“Anggaran sebesar itu harus relevan dan masuk akal jika dinilai oleh masyarakat. Diskominfo harus merinci, apakah perhitungan pengeluarannya bulanan atau tahunan, dan berapa banyak titik yang bisa dicakup dengan anggaran tersebut pada tahap awal,” ujar Marulam saat dikonfirmasi.
Dosen yang aktif di Universitas Simalungun ini menekankan, anggaran ini berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat, sehingga akuntabilitas dan kejelasan penggunaan dana menjadi krusial.
“Transparansi dan rincian yang jelas dari Pemkab Simalungun akan menjadi kunci untuk memastikan proyek ini benar-benar bermanfaat dan tidak menjadi beban keuangan yang sia-sia,” tuturnya.
Marulam juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terkait prioritas penganggaran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Jika penganggaran tidak tepat sasaran dan tanpa rincian yang jelas, anggaran sebesar ini berpotensi menjadi mubazir,” tegasnya.
Ia berharap Pemkab Simalungun dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan transparan kepada publik terkait rencana ambisius ini, sehingga harapan akan kemudahan akses informasi dan peningkatan layanan publik dapat berjalan seiring dengan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
“Dengan demikian, rencana penyediaan internet gratis di Simalungun menghadirkan harapan akan kemajuan digitalisasi, namun juga memunculkan pertanyaan mendasar terkait pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan daerah,” pungkas Marulam.(putra purba)
