Toba – Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) pada Jumat (19/8/2016), membuka Workshop Strategi Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba di Institut Teknologi Del, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Sumatra Utara.
Dalam arahannya saat itu, Luhut diantaranya menyebut bahwa sesuai perhitungan Kemenpupera, nilai tambah yang diberikan PT Toba Pulp Lestari (TPL) hanya dua kali. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan 16 kali.
Ia ingin masalah ini diselesaikan agar sebagai tujuan destinasi, Toba bisa memenuhi standar lingkungan hidup.
“Jangan sampai lingkungan hidup tidak baik, sehingga orang tidak mau datang kemari,” katanya.
Luhut di depan sekitar 300 peserta yang terdiri dari generasi muda, tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat setempat, menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo.
Kita harus menyiapkan agar masyarakat dapat melakukan pelayanan yang baik kepada para tamunya
“Presiden ingin lingkungan yang baik. Kedua, infrastrukturnya juga harus bagus. Ketiga harus ada investasi yang berasal dari swasta. Keempat, masyarakatnya harus disiapkan,” katanya.
Menurut Luhut seperti dilansir dari http://maritim.go.id, beberapa hal harus dibenahi agar proyek ini bisa segera berjalan, di antaranya adalah mempersiapkan masyarakat sekitar Danau Toba, karena untuk dapat mengatasi keempat isu tersebut masyarakat harus bisa bersinergi dengan baik.
“Masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh keramba harus dibereskan. Kemudian masalah lingkungan Toba Pulp Lestari (TPL) yang mengambil kayu dengan menggunakan truk tronton juga harus dibereskan, karena infrastruktur yang dibuat Kemenpupera yang sudah bagus akan rusak manakala tronton-tronton yang berbobot 16 ton terus lewat sana,” ujarnya.
Dalam rencana pembangunan proyek akan berdiri di lahan seluas 600 hektare, yang di dalamnya akan dibangun convention center, lapangan golf, dan hotel bintang lima. Pembangunan tersebut akan didukung oleh homestay di sekeliling Danau Toba yang jumlahnya mencapai 1.000 unit.
Ia menyinggung bahwa peran gereja dan tokoh agama juga penting. “Masyarakat ini harus disiapkan ketahanannya terhadap datangnya banyak turis yang bermacam-macam kelakuannya. Kita harus menyiapkan agar masyarakat dapat melakukan pelayanan yang baik kepada para tamunya,” ujarnya.
Konflik TPL
Fakta hari ini, PT TPL masih terus beroperasi dengan kondisi yang tak berubah, dimana truk-truk milik perusahaan pabrik bubur kertas tersebut leluasa melewati ruas jalan yang dibangun pemerintah di Kawasan Danau Toba.
Perusahaan ini juga terlibat konflik dengan sejumlah kelompok masyarakat di sekitar konsesinya. Teranyar pada Selasa (18/5/2021) lalu, karyawan TPL bentrok dengan warga masyarakat adat Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba.
Belasan warga mengalami luka-luka dalam insiden yang juga disaksikan aparat kepolisian dari Polres Toba tersebut. Warga menolak petugas TPL yang bermaksud menanami eucalyptus di lahan adat mereka dan diklaim TPL sebagai bagian konsesi.
Pasca bentrok, muncul gerakan tutup TPL oleh sejumlah pegiat lingkungan dan masyarakat adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) berkolaborasi dengan warga untuk melakukan perlawanan.
Bahkan seorang pegiat literasi dan lingkungan Togu Simorangkir bersama dua rekannya Anita Hutagalung dan Irwandi Sirait melakukan aksi jalan kaki dari Toba menuju Istana Presiden di Jakarta. Mereka meminta agar Presiden Jokowi menutup operasional PT TPL.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada Juni 2021 lalu bersama sejumlah pejabat di kementerian yang dia pimpin sempat turun ke Toba dan bertemu dengan perwakilan masyarakat adat, pegiat lingkungan dan juga korban konflik dengan TPL.
Pasca pertemuan tersebut, Menteri Siti Nurbaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 352 yang intinya menunjuk tim mengatasi konflik hutan adat dengan PT TPL. []
