Fraksi Gerindra tidak menyampaikan pendapat akhir dalam Paripurna APBD 2026 Pematangsiantar setelah Ketua Fraksi mengaku sedang asyik istirahat. Polemik memicu sorotan publik dan evaluasi internal partai.
Pematangsiantar|Simantab – Rapat Paripurna Penetapan APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2026 pada Sabtu (29/11/2025) malam menyisakan polemik setelah Fraksi Partai Gerindra tidak hadir dalam sesi pembacaan pendapat akhir. Ketidakhadiran itu memicu sorotan karena Gerindra selama ini dikenal sebagai fraksi yang cukup vokal dalam sikap politik anggaran.
Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, Gusmiyadi, menegaskan bahwa secara politik, partai tetap mendukung program Wali Kota. Ia menyebut telah menerima laporan bahwa staf fraksi sedang kurang sehat sehingga tidak dapat hadir.
“Kami mendapat informasi staf fraksi kurang sehat. Namun pandangan fraksi sebenarnya sudah diserahkan di awal proses,” ujarnya, Senin (1/12/2025). Ia menilai ada persoalan koordinasi teknis yang perlu dievaluasi agar tidak terulang.
Screenshoot Pesan Internal Picu Sorotan
Polemik memuncak ketika screenshoot pesan Ketua Fraksi Gerindra, Chairuddin Lubis, beredar di grup internal. Dalam pesannya, ia mengaku kelelahan setelah rapat Badan Anggaran.
“Sorri buat kawan-kawan semua… saya langsung istirahat, jadi tidak sempat follow up pandangan akhir fraksi,” tulisnya.
Pesan ini menimbulkan tafsir bahwa yang dimaksud “istirahat” adalah tertidur hingga melewatkan jadwal paripurna. Ucapan Chairuddin yang menyebut “nanti kita evaluasi tenaga ahli” turut memancing kritik karena dinilai seolah melempar tanggung jawab kepada staf ahli fraksi, Syahmir Efendi Daulay. Padahal, staf tersebut mengaku telah menyerahkan dokumen pandangan akhir lebih awal.
Situasi ini menciptakan pertanyaan etis: apakah ketua fraksi dapat menimpakan kelalaian kepada staf? Sebab keduanya menerima mandat publik untuk menjalankan fungsi representasi secara profesional.
Anggota Fraksi: Walkout Adalah Sikap
Anggota Fraksi Gerindra, Muhammad Fahmi Siregar, memberikan penjelasan tambahan. Ia menyebut dirinya hadir namun memilih walkout karena dinamika sidang yang menurutnya mengabaikan prosedur.
“Banggar dan pandangan akhir itu berbeda. Banggar membahas teknis, sedangkan pandangan akhir adalah sikap politik yang dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujarnya.
Fahmi menilai fraksi kehilangan momentum untuk menunjukkan posisi politik yang seharusnya menjadi bagian dari integritas partai. “Ini soal menjaga marwah partai. Kami diajarkan disiplin dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Pengamat: Bukan Sekadar Kesalahan Teknis
Pengamat politik dari FISIP USU, Fernanda Putra Adela, menilai kejadian ini sebagai indikator lemahnya tata kelola internal fraksi. Ia menyebut ketidakhadiran dalam forum strategis setingkat paripurna sebagai tanda disfungsi kelembagaan.
“Jika fraksi tidak mampu memastikan kehadiran ketua fraksi di forum paling penting, itu masalah serius dalam manajemen internal,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa publik menilai berdasarkan hasil akhir: hadir atau tidak, menjalankan fungsi atau tidak. “Ini bisa merusak citra partai. Publik tidak melihat teknis, tetapi tanggung jawab.”
Menurutnya, fraksi perlu membangun ulang sistem koordinasi, termasuk SOP baru dan mekanisme cadangan, agar insiden serupa tidak terulang.
APBD 2026 Disahkan
Terlepas dari polemik, Paripurna akhirnya mengesahkan APBD 2026 dengan pendapatan Rp974,9 miliar dan belanja Rp1,021 triliun, defisit Rp46,3 miliar yang ditutup dari pembiayaan netto.
Namun publik mempertanyakan representasi politik proses tersebut ketika salah satu fraksi absen dalam momen paling menentukan. Bagi sebagian masyarakat, pertanyaan yang tersisa bukan hanya siapa yang tertidur, tetapi apakah mekanisme demokrasi lokal berjalan sebagaimana mestinya.(Putra Purba)
