Menanggapi hal itu, Bupati Anton Achmad Saragih menyatakan kesiapannya untuk memenuhi aspirasi mahasiswa, meski meminta waktu karena masa jabatannya baru beberapa bulan.
Pematang Raya|Simantab – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Panca Budi (PB) Perdagangan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun, Selasa (2/9/2025).
Aksi tersebut langsung disambut Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih. Dengan mengenakan busana adat Simalungun lengkap, ia menerima massa aksi dengan sikap ramah dan terbuka. Bupati juga mengajak mahasiswa berdialog di ruang kerjanya dan mengizinkan mereka masuk ke dalam kantor sebagai bentuk kepercayaan serta keterbukaan.
Turut hadir mendampingi Bupati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Danrem 022 Pantai Timur, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, serta sejumlah pejabat tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Koordinator aksi, Rifky, menyampaikan enam tuntutan utama. Pertama, transparansi janji kampanye. Mahasiswa meminta Bupati melaporkan realisasi janji secara terbuka dengan indikator capaian yang jelas. Kedua, fasilitasi anak muda kreatif, berupa program pelatihan, akses modal, ruang berkarya, dan dukungan bagi sektor ekonomi kreatif.
Ketiga, perbaikan infrastruktur jalan, khususnya jalur strategis menuju Danau Toba dan antarwilayah. Keempat, peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui insentif layak, pembayaran gaji tepat waktu, dan percepatan pengangkatan menjadi ASN atau PPPK.
Kelima, revitalisasi perpustakaan agar lebih representatif dan mendukung budaya literasi. Keenam, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) supaya pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan pengawasannya berjalan optimal.
Menanggapi hal itu, Bupati Anton Achmad Saragih menyatakan kesiapannya untuk memenuhi aspirasi mahasiswa, meski meminta waktu karena masa jabatannya baru beberapa bulan. “Berikan saya waktu untuk memperbaiki jalan. Saya bertanggung jawab, tapi ini butuh proses,” ujarnya di hadapan massa.
Sebagai tanda komitmen, Bupati menandatangani fakta integritas untuk melaksanakan tuntutan yang disampaikan. Pertemuan dengan mahasiswa diakhiri dengan bersalaman sebagai simbol penghargaan atas penyampaian aspirasi secara damai.
Setelah menyampaikan tuntutan kepada Bupati, massa aksi melanjutkan langkah ke Gedung DPRD Kabupaten Simalungun. Di hadapan wakil rakyat, mereka kembali menyuarakan aspirasi yang tercantum dalam surat Nomor 004/BEM STAI-PB/VIII/2025 tentang pemberitahuan aksi.
Di antaranya, penolakan terhadap anggaran dan tunjangan DPRD yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, desakan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, efisiensi belanja dan tunjangan DPR, audit transparan atas anggaran DPR yang disebut mencapai Rp 9,9 triliun per tahun, serta reformasi institusi Polri, khususnya pada kepemimpinan Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara akibat dugaan tindakan represif terhadap massa aksi.
Aksi mahasiswa ini berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi publik sebagai bagian dari praktik demokrasi yang sehat.(rel)
