“Strategi pembentukan Pokja masih terkendala karena adanya moratorium dari pemerintah pusat”
Pematangsiantar|Simantab – Asa membara untuk mendirikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Pematangsiantar kembali tersandung realita pahit: moratorium dari pusat. Meski sempat digadang-gadang sebagai prioritas 100 hari kerja Wali Kota Wesly Silalahi dan Wakil Wali Kota Herlina, hingga kini realisasi belum menunjukkan perkembangan berarti.
Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar, Dedi Idris Harahap, mengatakan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai motor awal pendirian PTN masih menemui jalan terjal.
“Strategi pembentukan Pokja masih terkendala karena adanya moratorium dari pemerintah pusat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (7/6/2025).
Meski begitu, Dedi menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian telah dilakukan, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), serta menjajaki kemungkinan menghadirkan perguruan tinggi kedinasan.
Dulu Kiblat Pendidikan, Kini Tenggelam dalam Ketidakpastian
Menurut pengamat pendidikan Bismar Sibuea, Pematangsiantar pernah menyandang predikat “Kota Pelajar” yang disegani di era 1950–1990. Kini, identitas itu dinilai mulai mengabur.
“Siantar dulu jadi rujukan pendidikan setelah Medan. Sekarang justru tertinggal dari kota kecil seperti Sibolga dan Balige,” ujar Bismar prihatin.
Ia menilai, ketiadaan daya tarik pendidikan unggulan telah memicu brain drain—anak-anak berprestasi memilih meninggalkan kota demi mengejar masa depan di tempat lain.
“Sekolah unggulan, program intensif masuk PTN, sekolah kedinasan, hingga akademi militer kini banyak ditawarkan luar kota. Siantar belum mampu menjawab tantangan itu,” tambahnya.
Modal Siantar Ada, Tapi Butuh Tindakan Nyata
Meski demikian, Bismar melihat potensi luar biasa untuk Siantar bangkit sebagai sentra pendidikan unggul. Ia mendorong agar Pemko segera menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama, misalnya melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan.
“Kita bisa meniru Padang Sidempuan dengan UIN dan Tarutung dengan IAKN. PTN di Siantar akan membawa dampak ekonomi, sosial, dan identitas kota,” jelasnya.
Bismar juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tokoh daerah, dan warga diaspora sukses untuk membangun yayasan pendidikan atau kampus unggulan berbasis potensi lokal.
Tantangan Pemko: Berani atau Mundur?
Ia menegaskan, perlu konsep konkret, multidisipliner, dan terukur dalam pembangunan pendidikan. Bisa melalui pembangunan kampus negeri, revitalisasi SMA unggulan, hingga kerja sama pendidikan vokasi.
“Pemerintah harus punya nyali politik dan keberanian mengambil keputusan strategis. Jangan hanya melempar wacana tanpa aksi,” tegas Bismar.
Menurutnya, jika gagasan ini bisa direspons cepat dan ditopang dengan energi dari tokoh-tokoh Siantar yang sukses, maka bukan mustahil Siantar kembali menjadi tujuan utama pencari ilmu di Sumatera Utara.
“Pertanyaannya sekarang: mampukah Pemko menjawab tantangan ini dengan nyata dan berani? Atau pendidikan di Siantar hanya tinggal romantisme masa lalu?” pungkasnya.(putra purba)
