Simantab, Klinik Hukum – Besok, Kamis 28 Oktober 2021, Sidang perdana perkara pembunuhan jurnalis Mara Salim Harahap akan digelar di Pengadilan Negeri Simalungun. Yudi akan menjadi saksi mahkota bagi Sugito dan sebaliknya.
Banyak pandangan ahli hukum yang menyatakan penerapan hukum dengan saksi mahkota sering kali melanggar asas asas hukum hingga terabaikannya hak hak terdakwa.
Salah satu kasus yang menerapkan splishing dan menggunakan saksi mahkota adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Depo dan teregister dengan nomor perkara: 334/pid.B/2014/PN/Dpk.
Berkas perkara tersebut dianalisa oleh Hamdan dari Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang dan dimuat di jurnal ilmiah Rechtsregel Vol 2 No. 1 Edisi Agustus 2019.
Hasil penelitian yang dituliskan oleh Hamdan bahwa penerapan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan dalam putusan No: 334/ Pid.B./2014.
Dengan cara pemisahan berkas perkara dimana terdakwa farilham jayadi menjadi saksi untuk berkas terdakwa sarifudin dan itupun sebaliknya, sebagaimana Pasal 142 Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP).
Tujuan pemecahan berkas itu sendiri agar seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing-masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik., sebagaimana pasal 168 huruf b KUHAP secara implisit mengatur tentang saksi mahkota.
Selain itu pengaturan mengenai penerapan saksi mahkota juga bisa kita temukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.
Putusan tersebut yang pada pokoknya menjelaskan “Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota (kroongetuige)”,
Dalam penerapan saksi mahkota maka berkas perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara), selain itu pemakaian saksi mahkota selain dibolehkan haruslah dengan alat bukti tambahan.
Penelitian Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota yang dilakukan oleh Hamdan tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
