Meski relokasi sudah mulai dijalankan, ketidakpastian soal pembangunan gedung pengganti terus membayangi.
Pematangsiantar|Simantab – Rencana perobohan Gedung IV Pasar Horas di Kota Pematangsiantar yang dijadwalkan akhir September 2025 mulai memunculkan dinamika baru.
Pekan depan, proses relokasi ratusan pedagang akan dimulai, namun ketegangan dan kekhawatiran masih menyelimuti para pedagang dan berbagai pihak terkait.
Menanggapi hal ini, Ketua Komunitas Pedagang Pasar Horas (KP2H) Gedung IV, Agus Butarbutar, tidak sekadar menolak perobohan gedung tanpa kepastian pembangunan.
Baginya, Gedung IV bukan sekadar bangunan, melainkan sumber penghidupan bagi ratusan keluarga yang sudah bertahun-tahun bergantung pada pasar tersebut.
“Kami bukan menolak kemajuan atau pembangunan, tapi kami minta kejelasan dan kepastian. Jangan sampai setelah gedung ini roboh, kami hanya ditinggal di pasar darurat yang tak jelas kapan akan selesai. Kami butuh janji yang bisa dipertanggungjawabkan, agar pedagang tradisional seperti kami tidak hilang dan terpinggirkan,” ujar Agus dengan nada penuh harap namun tegas melalui sambungan telepon, Kamis (25/9/2025).
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap kemungkinan skema pembongkaran dan pembangunan yang terpisah, yang menurutnya bisa menjadi jebakan bagi para pedagang kecil.
“Kalau proyek ini dipisah, siapa yang menjamin pedagang bisa kembali? Kami takut nanti gedung ini akan dikuasai investor besar, dan kami yang selama ini menjaga tradisi pasar ini justru diabaikan,” tambah Agus.
Agus menegaskan bahwa sebenarnya pemerintah memiliki dana yang cukup, namun yang kurang adalah kemauan dan komitmen untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh dan permanen.
“Kalau memang serius, uang tidak akan jadi masalah. Yang kami minta adalah itikad baik, kejelasan jadwal, dan komunikasi terbuka dengan pedagang,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Hendra Pardede, menyoroti urgensi dan pentingnya percepatan tindakan pemerintah. Menurutnya, proses perobohan Gedung IV harus segera dilakukan agar pedagang bisa kembali beraktivitas dengan nyaman.
“Saya paham betul bagaimana kondisi pedagang yang terdampak. Mereka perlu ruang yang layak dan aman, bukan sekadar janji tanpa kepastian. Oleh karena itu, saya mendorong agar pembongkaran segera dilakukan tanpa berlarut-larut,” ujar Hendra dengan nada tegas.
Namun, Hendra juga mengungkapkan kekesalannya terhadap birokrasi dan tarik-menarik kepentingan di dalam internal Pemko yang menghambat proses ini.
“Saya menduga ada kepentingan tertentu dari pihak ketiga, termasuk pemborong yang sudah berinteraksi dengan pejabat Pemko, sehingga proses ini menjadi berbelit dan terkesan tidak serius,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa bencana kebakaran Gedung IV bukanlah hal yang bisa diperlakukan seperti proyek biasa.
“Ini urusan nyawa dan mata pencaharian. Jangan sampai kebijakan yang diambil malah menambah beban dan penderitaan pedagang,” tegas Hendra.
Hendra juga mengungkapkan frustrasinya karena beberapa kali rapat dan kunjungan, termasuk dengan gubernur Sumatera Utara dan kunjungan ke kementerian terkait, tidak diikuti dengan tindakan nyata oleh Pemko.
“Saya sarankan Direksi PD Pasar Horas Jaya untuk langsung menemui Wali Kota Wesly Silalahi dan minta komitmen tegas agar pembangunan ini segera terwujud tanpa drama birokrasi yang bertele-tele,” tutup Hendra.
Direktur Utama PD Pasar Horas Jaya, Bolmen Silalahi, membenarkan adanya perbedaan persepsi di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menurut Bolmen, pihaknya hanya mengelola pedagang, sementara eksekusi pembongkaran dan pembangunan berada di tangan Pemko.
Bolmen menyampaikan bahwa sebanyak 271 pedagang Gedung IV akan dipindahkan ke area relokasi yang sudah disiapkan selama proses pembongkaran berlangsung, diperkirakan selama 1,5 bulan.
“Nomor kios sudah dibagikan, dan kami akan buat garis batas kios agar relokasi berjalan tertib,” jelasnya.
Agus menuturkan, meski relokasi sudah mulai dijalankan, ketidakpastian soal pembangunan gedung pengganti terus membayangi.
Lebih lanjut, katanya, para pedagang berharap pemerintah segera menunjukkan komitmen nyata agar pasar tradisional legendaris itu tidak hilang dari wajah Pematangsiantar.
Menurutnya, rencana pembongkaran tanpa adanya kepastian pembangunan kembali gedung secara permanen ibarat memutus akar dari kehidupan para pedagang.
“Bayangkan kalau kami hanya dipindahkan ke pasar darurat yang tidak jelas kapan selesai, tanpa jaminan akan kembali ke tempat semula. Ini bukan hanya soal bangunan, tapi soal masa depan kami dan anak-anak kami,” pungkasnya.(Ronal Sibuea)
