Kabupaten Simalungun dengan potensi besar komoditas perkebunannya, siap berkontribusi penuh melalui produk-produk andalan daerah.
Jakarta|Simantab – Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
Kehadiran Bupati dalam rakornas yang diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia ini menjadi bukti nyata dukungan Pemkab Simalungun terhadap upaya peningkatan nilai tambah produk pertanian. Kabupaten Simalungun dengan potensi besar komoditas perkebunannya siap berkontribusi penuh melalui produk-produk andalan daerah.
“Dengan dukungan pemerintah pusat, kami ingin memperkuat hilirisasi dari hulu ke hilir agar petani bisa merasakan manfaat langsung,” kata Bupati.
Program hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi produk perkebunan lokal, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk memajukan sektor pertanian.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memaparkan capaian signifikan selama 11 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk target swasembada 2025 yang semakin dekat. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan nasional berperan besar dalam mendorong pencapaian tersebut.
Mentan juga menyampaikan bahwa stok pangan Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi dalam 59 tahun terakhir. PDB sektor pertanian tumbuh 10,52 persen, dengan proyeksi swasembada beras pada 2025. Selain itu, 17 Instruksi Presiden yang dikeluarkan dalam 11 bulan terakhir disebut berhasil mempercepat distribusi pupuk langsung ke petani.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut memberikan perspektif strategis tentang posisi Indonesia yang berada di cincin api Pasifik dan menjadi primadona sejak era kolonial. Ia menekankan bahwa perhatian besar Presiden terhadap sektor pertanian menuntut seluruh elemen pemerintahan mendukung hilirisasi dan pengembangannya.
Rakor ini dihadiri oleh pejabat tinggi kementerian, gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan daerah se-Indonesia, mencerminkan konsensus nasional dalam memajukan sektor perkebunan melalui hilirisasi.(rel)
