Kepala Dinas PUPR Simalungun, Hotbinson Damanik, menyebutkan bila disetujui, dana itu akan difokuskan ke empat kecamatan yang menjadi lumbung pangan, yakni Bandar Huluan, Hutabayu Raja, Hatonduhan, dan Pematang Silimakuta.
Simalungun|Simantab – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mengajukan usulan anggaran Rp120 miliar ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk perbaikan infrastruktur jalan. Usulan ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan konektivitas jalan daerah, yang secara nasional mengalokasikan Rp4 triliun.
Kepala Dinas PUPR Simalungun, Hotbinson Damanik, menyebutkan bila disetujui, dana itu akan difokuskan ke empat kecamatan yang menjadi lumbung pangan, yakni Bandar Huluan, Hutabayu Raja, Hatonduhan, dan Pematang Silimakuta. “Dengan jalan yang baik, akses petani mengangkut hasil panen akan lebih lancar,” katanya, Kamis (21/8/2025).
Selain mengandalkan anggaran pusat, Pemkab juga menyiapkan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp47 miliar untuk memperkuat ketahanan pangan dan jalan kabupaten.
Pelebaran Jalinsum Parapat
Sementara itu, perbaikan jalan juga berlangsung di tingkat nasional. Kementerian PUPR sedang melebarkan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di kawasan Parapat, tepatnya di sekitar Jembatan Tigabalata, Kecamatan Jorlanghataran.
Koordinator lapangan dari Kementerian PUPR, A. Pakpahan, mengatakan ruas jalan yang sebelumnya 6,5 meter diperlebar menjadi 8,5 meter dengan pengecoran beton sepanjang 235 meter. “Pelebaran ini untuk memperlancar arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengendara menuju Danau Toba,” ujarnya.
Menurutnya, pelebaran jalan bukan hanya perbaikan fisik, tetapi juga investasi untuk mendukung sektor pariwisata. Dengan akses yang lebih lebar dan aman, diharapkan kunjungan wisatawan meningkat tanpa terganggu kemacetan.
Perlu Rencana Jangka Panjang
Pengamat kebijakan publik, Tunggul Sihombing, menilai anggaran besar ini harus benar-benar efektif. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikannya proyek seremonial. “Sering kali masalah ada pada perencanaan yang lemah, kualitas pengerjaan rendah, atau bahkan korupsi,” ujarnya.
Tunggul menekankan pentingnya pemeliharaan berkelanjutan dan transparansi penggunaan anggaran. “Masyarakat sudah lama menanti janji perbaikan jalan. Realisasi yang tepat dan transparan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik,” katanya.
Kerusakan jalan di Simalungun sudah lama dikeluhkan warga. Biaya angkut hasil panen meningkat karena jalan rusak, sementara akses ke Danau Toba kerap terhambat kemacetan. Karena itu, masyarakat menaruh harapan besar pada realisasi anggaran ini.
Jika proyek berjalan konsisten dan berkelanjutan, Simalungun dapat keluar dari persoalan jalan rusak sekaligus mendorong sektor pertanian dan pariwisata. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, dana besar itu bisa saja hanya meninggalkan proyek setengah jadi.
