Langkat, Komisi Pemberantasan Korupsi yang berencana menciduk Bupati Langkat (non aktif) Terbit Rencana Perangin angin dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan tindak pidana korupsi, kaget ketika di rumah beliau terdapat jeruji besi / kerangkeng / penjara pribadi.
Banyak sinyalemen yang beredar tentang keberadaan jeruji besi tersebut. Ada yang menyatakan jeruji besi tersebut sebagai tempat isolasi pecandu narkoba dan ada sebagian kalangan menyebutnya sebagai perbudakan tenaga kerja di perkebunan sawit sang Bupati.
- Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan bahwa kerangkeng manusia berada di rumah pribadi Bupati Langkat. Awalnya kerangkeng tersebut diinisiasi sebagai tempat rehabilitasi para pengguna narkoba. Tapi setelah kondisinya mulai membaik, mereka dipekerjakan di kebun milik Terbit Rencana Perangin angin.
- Pembangunan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba bersifat pribadi. Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak memastikan bahwa tempat rehabilitasi tersebut tidak memiliki izin resmi.
- Berdasarkan laporan yang diterima oleh Migrant Care, kerangkeng atau penjara manusia milik Bupati Langkat nonaktif digunakan sebagai tempat tinggal para pekerja. Mereka dimasukkan ke dalamnya setelah mereka selesai bekerja di kebun.
- Migrant Care menuding bahwa Terbit Rencana Perangin Angin melakukan praktik perbudakan modern. Kerangkeng manusia tersebut digunakan untuk membatasi para pekerja berhubungan dengan dunia luar, dan tidak diberikan akses berkomunikasi dengan pihak luar.
- Para pekerja hanya diberikan jatah makan dua kali sehari dengan menu seadanya tanpa menyesuaikan gizi yang cukup. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan gaji atas pekerjaannya. Para pekerja bahkan diduga mendapatkan penyiksaan yang dibuktikan adanya tanda lebam di bagian wajah.
- Migran Care menyatakan bahwa perbuatan Terbit Rencana Perangin Angin sangat keji dan melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Terbit juga dinilai menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan kemanusiaan.
Dan Migrant Care sudah mengadukan Terbit Rencana Perangin angin ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada hari Senin, 24 Januari 2022. Pasca pengaduan tersebut komisioner Komnas HAM Chairul Anam meminta kepolisian untuk memastikan keberadaan 40 orang yang terpenjara di rumah Bupati Langkat tersebut.
Anam juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut karena mencurigai terjadinya perbudakan manusia atau tenaga kerja perkebunan milik Bupati tersebut.
Kapoldasu Panca RZ Putra Simanjuntak pada kesempatan terpisah memastikan bahwa penjara pribadi yang terdapat di lahan rumah Terbit Rencana Perangin angin tersebut tidak mengantongi izin.
