Siantar – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematangsiantar menyebut selama ini Wali Kota Hefriansyah tidak serius menangani pandemi Covid-19.
Hal itu kemudian membuat kota ini masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri.
“Selama ini Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah tidak serius dalam penanganan pandemi Covid-19. Wali kota menganggap pandemi Covid-19 bukan isu sentral yang harus cepat ditangani,” ungkap Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar Edis Galingging, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/8/2021).
Edis mengatakan, di tengah situasi saat ini Pemerintah Kota Pematangsiantar seharusnya mampu belajar.
“Sudah situasi yang cukup lama, dan seharusnya pemerintah kota sudah memetakan bagaimana penanganan yang baik jika suatu saat status semakin tinggi. Seperti saat ini, semua menjadi kelabakan, seolah menggambarkan tidak adanya persiapan dari pemerintah,” ucapnya.
Melihat pandemi tidak bisa diprediksi kapan berakhir, Edis berharap semua pihak bekerja sama termasuk pemerintah mau lebih terbuka.
“Kita tidak pernah tau sampai kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Dibutuhkan kerja sama yang baik dari semua stakeholder, dan meminta keterbukaan pemerintah, agar kita dari mahasiswa mampu mengambil langkah yang baik. Mari kita galakkan budaya gotong royong,” tuturnya.
Data masyarakat terpapar Covid-19 terus bertambah secara signifikan di Kota Pematangsiantar, menyebabkan kota ini masuk PPKM Level 4 sejak 10-23 Agustus 2021 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) Nomor 30 tahun 2021.
Kinerja Satgas Covid-19 sangat minim inovasi, sarat masalah serta tidak optimal
Itu sebabnya menurut Dian Siagian selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan (PGK) PMKRI Cabang Pematangsiantar, ini harus menjadi perhatian serius seluruh stakeholder kota.
“Kami berharap Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah lebih serius lagi dalam melakukan evaluasi penanganan pandemi Covid-19. Sangat dibutuhkan gebrakan baru, dan seharusnya pemerintah sudah bersikap warning pada saat status PPKM Level 3, agar tidak kelabakan dengan situasi saat ini,” katanya.
Desakan serupa disampaikan GMKI Pematangsiantar-Simalungun saat turun melakukan aksi ke kantor Wali Kota dan DPRD setempat, Jumat (20/8/2021).
“Kami melihat bahwa naiknya level kondisi Covid-19 di kota ini menjadi PPKM Level 4 tak terjadi begitu saja. Karena tidak terlepas dari perjalanan peningkatan Covid-19 yang menanjak, kinerja Satgas Covid-19 sangat minim inovasi, sarat masalah serta tidak optimal,” kata Ketua BPC GMKI Pematangsiantar-Simalungun Juwita Panjaitan.
Menurut Juwita, GMKI melihat selama ini satgas tidak terlihat melakukan gebrakan. Pemko juga tidak berupaya menggandeng elemen masyarakat untuk berkolaborasi penanganan covid. []
