Presiden Prabowo Subianto, dalam amanatnya menyampaikan kepada para kepala daerah yang dilantik, bahwa mereka pelayan masyarakat.
Jakarta|Simantab – Presiden Prabowo, Kamis (20/02/2025), melantik 961 orang kepala daerah beserta para wakilnya. Pelantikan oleh Presiden di Istana Presiden, Jakarta, untuk pertama kalinya dilakukan dalam sejarah pemerintahan di Indonesia.
Berkumpul di Monumen Nasional, para kepala daerah berjalan bersama menuju Istana Presiden diiringi marching band taruna Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Sebanyak 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota mengangkat sumpah dalam sebuah prosesi.

Presiden Prabowo Subianto, dalam amanatnya menyampaikan kepada para kepala daerah yang dilantik, jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang mereka jabat saat ini adalah titipan rakyat. Mereka bukan raja, tapi pelayan rakyat.
Anton Achmad Saragih Dilantik Jadi Bupati Simalungun

H Anton Achmad Saragih berpasangan dengan Benny Gusman Sinaga, dilantik Prabowo menjadi Bupati Kabupaten Simalungun. Pasangan pilihan rakyat ini, berhasil mengungguli pasangan Petahan: Radiapoh Sinaga/Azi Pangaribuan dalam Pilkada serentak, 27 November 2024.
Seperti seluruh kepala daerah se-Indonesia, pasangan Bupati Simalungun ini menghadapi tantangan dalam memulai masa baktinya. Pasalnya, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo, menginstruksikan penghematan belanja negara sebesar Rp306,7 triliun. Inpres ini menyasar ke seluruh wilayah Indonesia dan sangat memengaruhi pembangunan.
Kondisi ini membuat Bupati Simalungun, Anton Saragih dan Wakilnya Benny Sinaga bersama dengan DPRD Simalungun melakukan refocusing sejumlah program yang dibiayai dari APBD.
Tuntutan masyarakat, menuntut hasil 100 hari pertama seperti bupati-bupati sebelumnya tidak relevan lagi untuk dibandingkan.